Be Your Inspiration

Showing posts with label KESEHATAN. Show all posts
Showing posts with label KESEHATAN. Show all posts

Sunday 18 June 2023

BPSDM NTB Luncurkan Bakti Stunting di Pringgasela Lombok Timur

SERAHKAN - Sekretaris BPSDMD Provinsi NTB Lalu Wahyudi Adiguna (kanan) menyerahkan bantuan telur pada perwakilan pemerintah desa di Kecamatan Pringgasela. Bantuan telur ini akan diberikan pada masyarakat untuk mencegah stunting. 

DALAM upaya menekan angka stunting di NTB hingga 14% menjadi program Pemprov NTB, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB turut serta mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Posyandu Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur pada Jumat 16 Juni 2023.

BPSDM Provinsi NTB yang dinahkodai   Dr. Ashari, S.H, M.H., ini diwakili Sekretaris  Lalu Wahyudi Adiguna, S.Pi., MM., didampingi oleh Kasubag Program, Kasubag Keuangan, Kasubag Umum dan perwakilan bidang teknis melakukan pendampingan penurunan angka stunting  di wilayah itu.

Di Kecamatan Pringgasela  terdapat 2 puskesmas dan terdiri dari 10 desa dan  98  Posyandu dengan jumlah kasus stunting sebanyak 931 kasus  (pendek sebanyak 718 kasus dan sangat pendek sebanyak 213 kasus) dengan persentase sebanyak 15,03 %.

‘’Jumlah kasus stunting yang paling banyak terdapat di Desa  Pengadangan yaitu sebanyak 213 kasus , tapi kalau dilihat dari persentasenya  yang paling tinggi terdapat di Desa Jurit Baru yaitu 23,77 %. Untuk itu, perlunya sinergi dari berbagai stakeholder dan diisi dengan melakukan sosialisasi penurunan angka stunting di posyandu – posyandu,’’ ujar Bang Yudi sapaan akrabnya.

Dalam menekan angka stunting bagian dari menata masa depan bangsa, pihaknya menargetkan dan akan mensukseskan untuk akhir tahun 2023 angka stunting di NTB bisa turun menjadi 14 persen sesuai target Pemprov NTB. "Kalau anak-anak kita stunting, konsekuensinya masa depan mereka akan terkendala," ungkapnya.

Karena itu, stunting menurutnya tidak bisa dianggap remeh, asupan gizi anak harus diperhatikan dengan baik, terutama lima tahun pertama usia pertumbuhannya.

"Ini penting, stunting ini tidak bisa kita anggap remeh, jangan sampai anak-anak kita makanannya tidak terkontrol  tapi mari perhatikan protein hewani (telur)  menjadi asupan hariannya agar anak-anak kita sehat," sambungnya.

Intervensi yang dilakukan BPSDM kali ini dengan  memberikan protein tambahan berupa telur bagi bayi dan balita yang diterima secara simbolis oleh perwakilan dari ibu bayi di Pringgesela yang menjadi sasaran dengan bantuan Pengurus TP.PKK Pringgasela untuk didistribusikan kepada target sasaran setempat.

Dalam kesempatan ini BPSDMD Provinsi NTB memberikan bantuan sejumlah 300 butir telur, BPSDM Kabupaten Lombok Timur 300 butir telur, serta stakeholder yang lain sejumlah 300  butir telur.

Usai pemberian bantuan BPSDM Pemprov langsung melakukan  rapat koordinasi dan evaluasi terkait rencana aksi penurunan angka stunting,  rapat teknis ini dipimpin langsung Sekretaris BPSDM Lalu Wahyudi bersama 13 stakeholder lainnya. 

Rapat ini tentu untuk mengambil langkah-langkah strategis guna menggalang  kekompakan tim dan kolaborasi yang nyata dan kuat di lapangan, sehingga semua program kegiatan nantinya dapat secara tajam mencegah dan menurunkan angka stunting.

Dalam kesempatan ini juga dipetakan langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk menurunkan angka stunting oleh para stakeholder serta evaluasi terhadap target-target capaian juga langkah-langkah strategis untuk dikerjakan secara bersama-sama.

Langkah kongkrit ke depannya akan dilakukan seperti mengintensifkan sosialisasi pencegahan stunting dan pernikahan dini dalam bentuk “Ngaji Stunting” yang akan diintegrasikan dalam kegiatan Posyandu minimal sekali dalam seminggu. BPSDMD juga akan memfasilitasi Seminar Parenting dan Pengolahan Bahan Makanan Berprotein bagi Ibu-Ibu dan remaja usia menikah dalam rangka mencegah stunting. (Marham)

Share:

Wednesday 28 September 2022

‘’Asinkan’’ NTB, BPKP Dukung Industrialisasi Garam di NTB

Kepala Perwakilan BPKP NTB Dr. Ilham Nurhidayat

Selain melakukan pengawalan terhadap sejumlah program pembangunan strategis yang ada di NTB, seperti pembangunan bendungan, RSUD Provinsi NTB dan juga pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB juga siap mengawal industrialisasi garam di NTB.

Kepala Perwakilan BPKP NTB Dr. Ilham Nurhidayat mengakui , jika swasembada garam untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri masih menjadi permasalahan yang belum teratasi. Menurutnya, garam impor masih mendominasi pemenuhan garam nasional, khususnya di sektor industri. 

‘’Perlu upaya masif dan kolaboratif dalam rangka mengatasi permasalahan ini, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun badan usaha. Provinsi NTB sebagai salah satu produsen garam di Indonesia, memiliki andil besar dalam mendukung upaya tersebut,’’ ujarnya pada Suara NTB, Selasa (27/9/2022).

Diakuinya, program industrialisasi garam yang telah diinisiasi oleh Pemprov  NTB sejak tahun 2019 telah menargetkan tercapainya produksi 120.000 ton garam kualitas K1 di tahun 2024. Namun, program industrialisasi garam ini belum berprogres secara signifikan hingga tahun 2022. Dalam hal ini, pihaknya memberikan masukan agar industrialisasi garam ini berjalan secara maksimal. Seperti perlunya penguatan dari berbagai sisi, yakni,  kebijakan, dukungan kelembagaan, dukungan program/kegiatan dan anggaran.

Selain itu, tambahnya, perlu dilakukan perbaikan tata kelola, peningkatan kompetensi SDM, pemenuhan kebutuhan infrastruktur, penerapan inovasi,  kemitraan,  dukungan permodalan dan monitoring secara periodik.

Adanya upaya masif dan kolaboratif tersebut diharapkan dapat mengakselerasi program industrialisasi garam ini mampu memenuhi kebutuhan garam berkualitas di tingkat regional NTB maupun di tingkat nasional,  sehingga mengurangi ketergantungan akan garam impor.

Dijelaskannya, industri garam merupakan industri yang strategis dan terus berkembang, sehingga permintaan, baik jenis dan penggunaan garam terus meningkat. Khususnya, garam konsumsi dan garam industri. ‘’Garam sebagai bahan pangan merupakan bahan pelengkap dan salah satu sumber gizi yang tidak dapat digantikan oleh produk lainnya, sedangkan sektor industri memanfaatkan garam sebagai bahan baku dalam pembuatan berbagai produk industri,’’ terangnya.

Namun pada perkembangannya, tambahnya, produksi garam Provinsi NTB belum mampu memenuhi kebutuhan regional Provinsi NTB dan nasional, utamanya kebutuhan di sektor industri. Hal ini disebabkan garam yang mayoritas masih diproduksi oleh masyarakat (garam rakyat) memiliki kualitas yang rendah.

Dicontohkannya, produksi garam Kabupaten Bima, hanya mampu diserap pasar industri dan konsumsi sebesar 10% saja. Garam yang dibutuhkan pasar industri dan konsumsi adalah garam dengan kualitas 1 (K1) dengan tingkat NaCl antara 95% - 98%. Sedangkan garam NTB lebih dominan memiliki kadar NaCl di bawah 90% atau masuk dalam kategori kualitas dua dan tiga (K2/K3).

Lokasi tambak garam di Kabupaten Bima yang mesti mendapat perhatian serius oleh pemerintah daerah. Jika tambak garam di NTB dikelola secara serius, bisa menjadikan garam NTB sebagai penyangga kebutuhan garam nasional
Menurutnya, dari hasil peninjauan lapangan, ada beberapa kendala yang terjadi dalam industrialisasi garam di  NTB. Pertama, pemda belum memiliki kebijakan yang jelas dan lengkap mengatur program industrialisasi garam. Selain itu, program/kegiatan perangkat daerah belum mendukung pengembangan Industrialisasi garam. Termasuk adanya ekonomi biaya tinggi dalam rantai distribusi dan pemasaran produk garam.

Kendala lain, kualitas garam, terutama di Kabupaten Bima belum dapat memenuhi kebutuhan pasar. Akibat pemerintah Ddaerah belum optimal dalam memasarkan produk garam. Pemerintah daerah, tambahnya, perlu memperhatikan penerapan inovasi teknologi peningkatan kualitas produksi garam, karena penerapan inovasi ini berjalan lambat. Selain itu, kerjasama kemitraan antara kelompok usaha garam rakyat dengan BUMD belum terjalin optimal dan dukungan sarana dan prasarana.

‘’Begitu juga, kelompok usaha garam belum mampu mengakses pembiayaan perbankan/non perbankan. Termasuk monitoring capaian kinerja industrialisasi garam di Provinsi NTB belum dilakukan,’’ ungkapnya.

Terkait hal ini, ada beberapa rekomendasi yang diberikan pihaknya agar NTB menjadi daerah penyangga garam nasional. Dalam hal ini, pemerintah harus menerapkan kebijakan yang jelas dan lengkap. Selain itu, kebijakan ini harus mendapat dukungan dari perangkat daerah dan juga memangkas rantai distribusi dan membangun sistem pemasaran.

‘’Pemerintah daerah juga mesti melakukan peningkatan kualitas garam produksi. Dan juga menerapkan inovasi dan dukungan sarana prasarana. Hal yang paling penting adalah menjalin kerjasama kemitraan dan membuka arus serta monitoring kinerja program industrialisasi garam,’’ sarannya.

Selain itu, peran pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait sangat penting dalam mendukung keberhasilan industrialisasi garam di Provinsi NTB. Dalam hal ini, tata niaga garam yang baik melalui penurunan kuota impor garam yang disesuaikan dengan jumlah produksi garam nasional, dukungan konektivitas dan aksesibilitas bagi produk garam NTB untuk pasar nasional. Termasuk, pembangunan industri-industri yang membutuhkan bahan baku garam di Provinsi NTB akan meningkatkan daya saing produk garam NTB.

‘’Selain itu, dukungan anggaran dari Kementerian terkait bagi terwujudnya Kawasan Ekonomi (KE) Garam yang terintegrasi di Provinsi NTB menjadi salah satu kunci terwujudnya industrialisasi Ggaram di Provinsi NTB dan menjadikan garam NTB sebagai penyangga kebutuhan garam nasional,’’ harapnya. (Marham)

Share:

Wednesday 24 August 2022

Atasi Stunting, Dinas Sosial NTB Kerahkan PKH

 

Kepala Dinas Sosial NTB Dr. H. Akhsanul Khalik

DINAS Sosial (Disos) NTB siap mendukung penuh program Wakil Gubernur (Wagub) Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam mengatasi masalah stunting. Melibatkan petugas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam melakukan pendampingan pada keluarga binaan, diharapkan apa yang menjadi target bisa dicapai.

“Sekarang ini petugas PKH kita memiliki tugas baru dalam tim percepatan penurunan stunting di NTB  SDM PKH kita sudah mau dilatih di balai sosial yang ada di Bali, Makassar dan Yogyakarta untuk memahami stunting itu apa, dan persoalannya apa,” ungkap Kepala Disos NTB Dr. H. Akhsanul Khalik, Jumat, 19 Agustus 2022.

Setelah itu, tambahnya, petugas PKH mulai memberikan pendampingan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, terutama pada anak balita dan ibu hamil. Dalam hal ini, tegasnya, KPM PKH wajib terpenuhi kebutuhan gizinya dengan bantuan PKH itu.

Selain itu, petugas PKH juga wajib berkoordinasi dengan petugas posyandu yang ada di desa masing-masing. Apalagi yang memahami anak-anak yang mengalami stunting dan ibu hamil adalah petugas posyandu yang ada di desa bersangkutan.

Tidak hanya itu,  setiap SDM PKH pendamping memiliki kewajiban temu atau rembuk penguatan keluarga. Termasuk berkoordinasi dengan posyandu keluarga yang ada di desa masing-masing

*Paling tidak target yang sudah ditetapkan yakni keluarga yang menjadi dampingannya keluar dari stunting. Target ini langsung dari Kementerian Sosial,” ujarnya.

Untuk itu, tegasnya, pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada petugas PKH harus diterapkan dan menjadi kewajiban bagi mereka untuk melaporkan apa intervensinya terhadap KPM PKH yang mengalami kekurangan gizi yang ada dalam pendampingannya.

“Mereka juga harus mengajak keluarga yang berada dampingannya untuk ke posyandu dan mendampingi dalam pemberian makanan bergizi ini yang menjadi laporan mereka setiap bulan. Perkembangan seperti apa, intervensi seperti apa dan koordinasi dengan siapa saja,” tegas mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTB ini. (Marham)

Share:

Saturday 2 July 2022

KLU dan Loteng Belum Diverifikasi Pusat Jadi Kabupaten Layak Anak

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) NTB Dra. T. Wismaningsih Drajadiah
 

Menjadi kabupaten/kota layak anak membutuhkan persyaratan yang tidak sedikit. Untuk menjadi provinsi layak anak, tentu kabupaten/kota di daerah itu mesti menjadi layak anak setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dari 10 kabupaten/kota di NTB, ada 8 kabupaten/kota yang sedang dilakukan diverifikasi oleh kementerian. Sementara Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Lombok Tengah (Loteng) belum dilakukan verifikasi oleh pihak kementerian.

‘’Untuk diverifikasi itu ada prosesnya, layak atau tidak. Mereka sekarang sedang diverifikasi, apakah layak atau tdak menjadi kabupaten/kota layak anak ,’’ ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) NTB Dra. T. Wismaningsih Drajadiah pada wartawan usai mengikuti Audiensi dan Dialog Forum Temu Anak di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Rabu (29/6/2022).

Anak-anak sekarang ini, ujarnya, sangat sensitif dan memperhatikan persoalan-persoalan anak yang terjadi di sekitanya. Termasuk kekerasan anak yang terjadi di keluarga hingga masalah banyak anak yang tergantung gadget dan lainnya. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut oleh pemerintah pusat bagaimana memenuhi kebutuhan yang menjadi hak-hak anak, seperti masalah sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang memperhatikan kebutuhan anak.

Atas dasar ini juga, tambah mantan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTB ini, 8 kabupaten/kota diverifikasi jadi kabupaten/kota layak anak di NTB oleh kementerian. Sementara Loteng dan KLU belum dilakukan verifikasi, karena dari hasil penilaian ada jawaban yang dianggap belum cocok oleh pemerintah pusat.

‘’Dari kementerian ada penilaian secara khusus. Ini sebenarnya pemahaman yang berbeda antara yang dimaksud dari kementerian dengan yanjg dimaksud kabupaten/kota, sehingga nilainya turun. Batasan 400 ke atas, baru bisa diverifikasi oleh pemerintah pusat. Ini KLU dan Loteng belum mencapai 400 ,’’ tambahnya.

Sementara yang menjadi indikator penilaian ada 5 klaster, yakni bidang kelembagaan, bidang pemenuhan hak-hak anak, bidang pendidikan, sarana dan informasi serta perlindungan. Dalam hal ini, informasi dan edukasi termasuk  informasi yang layak anak, pendidikan layak anak, hak-hak anak, perlindungannya, termasuk hak sipil di bawah koordinasi Dinas PMPD dan Dukcapil.

Disinggung banyaknya kasus eksploitasi anak, DP3AKB sekarang ini sedang membuat regulasi,  peraturan gubernur untuk mencegah pekerja anak. ‘’Termasuk anak-anak yang bekerja di lampu merah. Ini menjadi tugas banyak OPD, seperti DP3AKB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan. Ancaman yang mempekerjakan ini adalah ancaman pidana. Kasus ini selalu berulang, karena belum ditangani secara maksimal,’’ aku mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB ini. (Marham)

Share:

Jika Belum Lakukan Ini, Truk Sampah Ditolak Masuk TPA Regional Kebon Kongok

 

Tumpukan sampah di TPA Regional Kebon Kongok, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Jika truk yang membawa sampah masuk ke TPA Regional ini belum dipilah, maka truk sampah akan ditolak masuk. (dokumentasi ntbprov.go.id)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB sejak 1 Juli 2022 menolak sampah yang belum terpilah masuk ke Tempat Pembuangan Akhir Regional  (TPAR)  Kebon Kongok, Lombok Barat (Lobar).  Truk sampah yang masuk dari Lobar dan Kota Mataram dan membawa sampah yang belum terpilah harus segera balik. Jika tidak pengelola TPAR Kebon Kongok.

Kepala DLHK NTB Julmansyah, S.Hut., M.Ap., menjelaskan, mulai 1 Juli 2022, pihaknya hanya menerima sampah yang terpilah. Dan itu sudah kita bicarakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram dan Lombok Barat,’’ ungkapnya, Kamis (30/6/2022). 

Dari rapat terakhir yang digelar, Lobar dan Kota Mataram menyatakan siap mengirim sampah terpilah ke TPAR  Kebon Kongok. Langkah-langkah masing-masing daerah sudah mengambil langkah taktis dengan sosialisasi ke masyarakat agar mulai memilah sampahnya.  Ditegaskannya, pemilahan ini penting dilakukan agar memudahkan pada proses akhir di TPAR, seperti pada proses daur ulang.

‘’Karena sampah tidak terpilah agak susah membedakan mana yang sudah didaur ulang. Kalau daur ulang, kita bisa lakukan penanganannya dan residunya kita tempatkan di tempat residu atau land fill. Itu juga cara kita mengurangi beban land fill yang ada sekarang. Kalau sebelumnya kalau ada sampah, masuk saja,’’ ungkapnya.

Diakuinya, kapasitas sampah di TPAR Kebon Kongok sudah melebihi kapasitas. Dalam upaya menanggulangi ini, pihaknya menyiapkan langkah melakukan perluasan TPA seluas 5 hektar. Namun, dari 5 hektar ini tidak semuanya dipakai untuk pembuangan, tapi hanya 1,2 hektar dipakai untuk dipakai sebagai tempat residu sampah.

‘’Jangan dipikir 5 hektar itu hanya untuk land fill semua, tapi selebihnya nanti akan ada tempat yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR, sehingga Januari 2023 kita akan memiliki TPA Regional ‘’yang lebih modern’’,’’ ujarnya.

Sampah yang masuk berkisar 300 hingga 400 ton per hari. Kalau ini terpilah, ini bisa mengurangi beban TPA dengan melakukan pemilahan sampah. Yang plastik bisa langsung ditangani dan sampah organik ada temoat pengolahan khsuus.

Pihaknya memberikan apresiasi pada Pemkot Mataram yang telah mengantisipasi situasi ini. Sesuai hasil rapat belum lama ini, dengan DLH Kota, jika Kota Mataram sedang merancang Mataram Maggot Center, dengan kapasitas lebih bagus dan lebih besar.

Termasuk sedang merancang insinerator untuk pengolahan sampah dan ini bisa mengurangi beban TPA Regional Kebon Kongok.  Jika ini dilakukan oleh semua kabupaten/kota seperti dilakukan Kota Mataram, pihaknya yakin sanitasi dan lingkungan akan bersih dan mengurangi jumlah sampah yang masuk TPA. ‘’Pemprov juga sedang mendorong tumbuhnya BSM di semua kabupaten/kota di NTB untuk pengolahan sampah organik sehingga itu bisa menjadi ulat maggot, ulat maggotnya bisa dijual dan menghasilkan uang,’’ ujarnya. (Marham)

Share:

Thursday 19 May 2022

Antisipasi Terhindar dari PMK, Kebersihan Ternak dan Kandang di Lombok Barat Jadi Prioritas

Peternak di Dusun Bagek Nunggal, Desa Peteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat sedang memindahkan sapi ke kandang lain. Mereka memberikan perawatan pada sapi agar terhindar dari penyakit ternak. 

Mewabahnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dan Lombok Timur (Lotim) serta beberapa daerah di Indonesia membuat peternak di Lombok Barat (Lobar) khawatir. Mereka berusaha melindungi ternaknya agar terhindar dari PMK.

TIGA peternak sapi di Dusun Bagek Nunggal Desa Peteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Lobar sedang istirahat di dipan yang berada di antara kandang sapi. Mereka baru saja pulang mencari rumput atau pakan ternak di sawah dan kebun.

Kandang yang terletak di pinggir jalan dan dekat dengan sungai dipenuhi sapi-sapi Bali dan Simental yang siap jual. Beberapa ekor sapi yang dipelihara di kandang ini sudah laku terjual dan dibawa pembeli yang sebagian besar adalah jagal di beberapa rumah potong hewan (RPH) di Lobar dan Kota Mataram.

Belum adanya kasus PMK di Lobar dan Kota Mataram membuat peternak di tempat ini masih bisa bernafas lega, karena ternak mereka masih dalam kondisi sehat dan layak jual.

Suheri, salah satu peternak, menuturkan, jika dirinya bersama peternak sapi yang ada di Dusun Bagek Nunggal sudah mendengar banyak penularan PMK pada sapi di Loteng dan Lotim. Sebagai peternak yang memiliki 2 ekor sapi dan siap dijual saat Hari Raya Idul Adha ini, dirinya khawatir PMK menular di Lobar.

Untuk itu, dirinya bersama peternak sapi lainnya yang berada di kandang kolektif milik Masjid Al Ikhlas Dusun Bagek Nunggal berusaha mencegah penyebaran PMK di dusunnya.

“Setiap saat kandang kita bersihkan. Sapi kita mandikan, kotoran sapi kita siram menggunakan air ke saluran air yang ada di dalam kandang,” tuturnya, Rabu 18 Mei 2022.

Selain memperhatikan kebersihan kandang, tambahnya, pemilik sapi juga memperhatikan makanan yang diberikan pada sapi. Peternak di desanya lebih memilih memberikan rumputgajah atau rumput liar. Mereka menghindari menggunakan pakan ternak berupa pelet-pelet yang banyak ditawarkan oleh pemasarandari perusahaan pakan ternak.

“Kita di sini memberikan makan ternak secara alami. Kita tidak mau memberikan pelet atau ampas tahu yang katanya bisa menggemukkan sapi,” tambahnya.

Menurutnya, jagal mengetahui ternak sapi yang diberikan pakan menggunakan pakan alami atau dari pabrik. Hal itu bisa diketahui setelah jagal menekan bagian tubuh dari sapi dan reaksi dari ternak setelah itu.

Dia mencontohkan seekor sapi yang dibeli dari Loteng dan kelihatan gemuk. Namun, ujarnya, begitu 2 hari di kandang kondisi tubuh sapi berubah dan mempengaruhi berat sapi. “Kalau seperti ini jagal tidak mau beli. Kalau dibeli, pasti dengan harga murah,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan penyakit sapi di Loteng dan Lotim tidak menjangkiti sapi yang ada di Lobar. Apalagi sebentar lagi Hari Raya Idul Adha yang diikuti dengan permintaan ternak sapi dalam jumlah besar.

“Biasanya kalau Hari Raya Idul Adha, kandang kita ini boleh dikata kosong. Sapi banyak dipesan untuk hewan kurban,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Bedi, peternak lainnya. Mereka berusaha agar sapi yang ada di kandang tetap terjaga kebersihan dan pakannya.

Peternak yang ada di Lingsar tidak ingin merugi, karena ternaknya terjangkit PMK. “Kita sudah mendengar penyakit ini. Kalau ini terjadi di sini, kami akan rugi besar,” ujarnya.

Diakuinya, sapi yang dipelihara di kandang ini rata-rata untuk dijual. Peternak membeli sapi dengan harga murah, kemudian dipelihara sampai ada jagal yang datang membeli. (Marham)

Share:

Thursday 6 May 2021

Kunjungi Gili Trawangan, Menparekraf Sandiaga Uno Berenang 100 Meter

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat berenang 100 meter menuju Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat, Kamis (6 Mei 2021) (Facebook, Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Zulkieflimansyah. 

Untuk memastikan eksistensi pariwisata kembali bergeliat di 3 Gili Kabupaten Lombok Utara,  Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno dan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., memilih cara tidak biasa mengunjungi gugusan pulau tersebut, yaitu berenang sejauh 100 meter dari perahu yang ditumpanginya ketika akan bersandar di Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara (KLU).

"Kami berenang untuk menikmati keindahan spot air laut yang jernih dan bersih di 3 Gili, dan merasakan suasana yang nyaman untuk mendapatkan masukan dari pelaku pariwisata di sini," kata Menparekraf dan Gubernur Zul, dalam kunjungan kerjanya ke NTB dalam rangka dialog dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, Kamis (6/5/2021).

Itu artinya, saat semua pintu dibuka pada tanggal 17 Mei mendatang, wisatawan dapat berkunjung dan berlibur ke Gili dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam mencegah Covid-19.

"Kami berkomitmen untuk bangkitkan dan pulihkan pariwisata di Gili, dengan beberapa program dan langsung dirasakan oleh masyarakat,"jelasnya.

Beberapa strateginya adalah memperbanyak event yang diminati wisatawan dalam negeri. Selama ini yang dilakukan fokus terhadap wisatawan mancanegara. Padahal masih banyak wisatawan nusantara yang belum tersentuh.

Rombongan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dan Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Zulkieflimansyah saat mengunjungi Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara, Kamis 6 Mei 2021. (Facebook Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Zulkieflimansyah)

Upaya lain, akan dibangun travel pattern, karena Gili merupakan Zona hijau, yang dapat di interkoneksikan dengan zona hijau lain seperti di Sanur Bali. Membangun kerjasama untuk menjual paket agar bisa menjadi alternatif sementara saat pandemi.

Selain itu, upaya lainnya adalah membangun pariwisata berkualitas dan berkelanjutan di NTB, sehingga harus ada dukungan dari semua pihak termasuk pelaku pariwisata ekonomi kreatif dan pemerintah.

"Termasuk berbagai fasilitas dan sarana prasarana dan penguatan ekonomi kreatif menjadi perhatian khusus kami, karena ini destinasi dunia,"tutupnya

Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Zulkieflimansyah, mengapresiasi semangat pemerintah pusat memberikan perhatian untuk menggairahkan kembali sektor pariwisata di NTB. 

Diakui Doktor Zul -- sapaan akrabnya  kunjungan Menparekraf sudah kedua kalinya. Kepedulian ini harus benar-benar dijaga, sehingga ke depan banyak program yang dapat membantu pelaku pariwisata memulihkan kembali geliatnya.

"Saya juga memberikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati KLU telah bersinergi bersama masyarakat setempat untuk dapat menjaga wilayahnya tetap dalam zona hijau. Ini menjadi modal untuk pariwisata," kata Doktor Zul.

Beberapa pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif menyambut baik kunjungan ini. Sehingga usulan konkrit dan masukan dapat segera dieksekusi oleh Pemda dan pusat.

Sebelumnya, dalam dialog Ketua Asosiasi Tiga Gili, Lalu Kusnawan mengaku sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin di area deetinasi wisata. Termasuk SOP untuk memasuki Gili telah dibuat bersama. "Bahkan kita sudah vaksin masal sebanyak 3.500 pelaku pariwisata," ungkapnya.

Ia juga menjelaskan pelaku pariwata terus berbenah dalam rangka upaya menggeliatkan pariwisata di KLU.

Mewakili rekan-rekannya ia meminta pemerintah juga membangun fasilitas umum seperti puskesmas yang layak dan berstandar untuk wisatan dan masyarakat di 3 Gili.

Ditambahkan Lalu Suratman pelaku pariwisata 3 Gili, berbagai upaya dan langkah telah dilakukan untuk memulihkan pariwisara. Sehingga ia meminta kolaborasi dan sinergi bersama semua stakeholder baik pusat dan daerah merecovery pariwisata agar membangkitkan ekonomi masyarakat juga.

Menurutnya KLU terutama di 3 Gili harus memiliki kultur sebagai branding destinasi wisata. Misalnya sport tourism, untuk menggelar event motorcross. " Apalagi wilayah di KLU cukup layak untuk event itu,"pintanya.

Karena menurutnya, membranding destinasi itu perlu waktu. Minimal 4 tahun, sehingga nantinya akan terkenal. Turut hadir dalam kunjungan kerja Menparekraf, Kepala Dinas Pariwisata NTB, Wakil Bupati KLU, Kapolres KLU dan rombongan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (Marham)

Share:

Wednesday 5 May 2021

Dinas Pariwisata NTB Gagas Wisata Ramah Pandemi Covid-19

Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat H. Yusron Hadi

Pandemi Covid-19 belum menunjukkan grafik menurun. Pariwisata dan ekonomi warga dirasakan paling terdampak dari virus mematikan ini. Namun pariwisata Lombok-Sumbawa ingin tetap eksis di masa pandemi. Ide menciptakan wisata ramah pandemi Covid-19 menjadi gagasan baru Dinas Pariwisata NTB. Menuju wisata Lombok-Sumbawa ramah pandemi covid-19.

"Kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) 6-7 Mei nanti kita harapkan memberi berkah tersendiri. Kami harapkan Menparekraf membangkitkan pariwisata nasional berdampak pertumbuhan ekonomi berawal dari NTB," harap Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. Yusron Hadi, S.T., M.U.M., Rabu (5/5/2021)

Pihaknya, lanjut mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB ini, ingin kedatangan Menparekraf ke Lombok nanti sekaligus me-launching sejumlah destinasi ramah pandemi covid-19. Kami beri nama bubble destination dan bubble island. Kami memberi jaminan di destinasi yang kami tetapkan sebagai destinasi ramah pandemi ini akan memberi rasa aman dan nyaman selama berwisata. 

"Semua yang menyangkut masalah kesehatan di masa pandemi ini, kami sudah siapkan protokol dan standar berwisata aman dan ramah Covid-19," imbuhnya merahasiakan destinasi yang dimaksud.

Untuk membenahi dan pemulihan pariwisata Lombok-Sumbawa pascapandemi, Yusron berharap percepatan dana hibah yang diperluas Kemenparekraf. Dinas Pariwisata, pelaku dan industri pariwisata di NTB, berharap dukungan Menparekraf menetapkan tiga gili, Sembalun dan kawasan Gunung Rinjani sebagai bubble destination.

Dari sisi pembenahan, Yusron merinci beberapa sektor untuk mendukung pemulihan pariwisata pasca pandemi. Salah satu sektor yang menjadi sorotan adalah sektor transportasi. Lombok-Sumbawa membutuhkan tambahan slot penerbangan langsung dari dalam maupun luar negeri (penerbangan internasional dan domestik).

Sektor pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung menjadi perhatian selanjutnya. Menciptakan destinasi buatan untuk memperkaya objek wisata di NTB menjadi sangat penting. "Pentingnya dukungan investor datang dan berinvestasi di NTB menciptakan destinasi buatan. Ini akan menjadi perhatian wisatawan karena ada tawaran paket wisata yang baru. Nah...kami harap Menparekraf bisa memfasilitasi kami mendatangkan investor atau memotivasi UMKM lokal mau berinvestasi di destinasi buatan ini," jelas Yusron panjang lebar.

Meski demikian, pihaknya menyiapkan banyak terobosan-terobosan baru yang akan dilakukan sebagai leader pariwisata NTB setelah menggantikan Kepala Dinas Pariwisata sebelumnya. Terutama dalam bidang promosi dan pemasaran. "Untuk tahap awal ini, kami menyiapkan sejumlah destinasi yang ramah pandemi covid-19. Jadi ayo ke Lombok-Sumbawa. Jangan takut. Kami menjamin selama Anda disiplin dengan protokol kesehatan semua akan aman dan nyaman selama berwisata di Lombok-Sumbawa," ajak Yusron Hadi berpromosi. (Marham)

Share:

Tuesday 27 October 2020

Antisipasi Libur Panjang, Pengelola Tempat Wisata di NTB Harus Terapkan Standar Covid-19

Dr. Farid Said

Libur panjang di pekan ini mesti menjadi perhatian semua pihak, terutama pelaku pariwisata dan pemerintah. Jangan sampai akibat kelalaian kita bersama, libur panjang akan menjadi klaster baru dalam penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di NTB. Apa yang harus dilakukan pemerintah dan pelaku pariwisata dalam mengantisipasi liburan panjang pekan ini?

Pemerintah telah menetapkan hari Rabu tanggal 28 Oktober dan Jumat tanggal 30 Oktober sebagai cuti bersama. Sementara hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 adalah libur nasional serangkaian memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sejak pekan lalu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengingatkan agar libur panjang di pekan terakhir Oktober tidak menjadi klaster penyebaran Covid-19 di Indonesia, termasuk di NTB.

Untuk itu, antisipasi harus dilakukan semua pihak agar penyebaran Covid-19 tidak semakin meluas. Objek wisata yang menjadi tujuan wisata warga di saat libur panjang ini wajib menerapkan standar protokol kesehatan. Pengelola objek wisata wajib menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer, termasuk melarang pengunjung yang tidak memakai masker. Tidak hanya itu, pengelola objek wisata juga meminta pengunjung agar menjaga jarak. Jika ada pengunjung yang tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan, pengelola objek wisata bisa meminta mereka keluar dari objek wisata.

Begitu juga pada pengelola objek wisata yang tidak mematuhi atau menerapkan standar protokol kesehatan, pemerintah atau tim gugus tugas bisa menutup atau membubarkan aktivitas kegiatan wisata. Ketegasan ini penting dilakukan, sehingga penyebaran Covid-19 bisa diminimalisir.

Untuk itu, pemerintah pusat pada hari Kamis (22/10/2020) dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Moh. Mahfud MD, menggelar rapat koordinasi mengantisipasi libur panjang cuti bersama. Di NTB, rapat koordinasi ini diikuti Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., bersama unsur Forkompinda NTB.

Menurut Mahfud MD, setiap ada libur panjang selalu ada potensi  kerumunan atau tumpukan orang.  Misalnya di transportasi umum, atau di tempat-tempat seperti terminal, stasiun, bandara, tempat rekreasi dan sebagainya. Tentu semua potensi ini harus diantisipasi supaya jangan sampai menjadi pusat-pusat penularan baru. Ini akan  berakibat pada menurunnya tingkat kesembuhan pasien yang sudah bagus.

‘’Kemudian persentase penularan, tingkat kematian juga sudah bagus, karena sedikit. Di tingkat kematian itu tiga koma sekian persen. Masih lumayan meskipun tidak sama dengan rata-rata dunia, bisa menurun lagi. Nah itu semua harus diantisipasi,’’ katanya.

Penegasan serupa juga disampaikan Pengamat Pariwisata NTB Dr. Farid Said. Kepada Suara NTB, Senin (26/10), Pembantu Dekan I Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok ini, mengantisipasi liburan panjang ada 2 hal yang harus diperhatikan. Pertama, kelompok pembawa atau pengunjung dan kelompok yang dikunjungi. Dalam hal ini, ujarnya, dua-duanya harus memahami penerapan protokol Covid-19.

Jika kelompok pengunjung mengetahui dirinya sebagai pengidap Covid-19 disarankan tetap di rumah. Namun, kalau tetap harus rekreasi disarankan harus ke tempat terbuka, seperti pantai. ‘’Kalau di pantai kan tidak terlalu berkerumun banyak. Di Lombok, banyak pantai-pantai terbuka yang bisa dikunjungi. Karena refreshing juga perlu,’’ terang mantan Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB ini.

Selain itu, sarannya, bagi yang merasa kurang sehat untuk tidak masuk ke tempat wisata tertutup, seperti Desa Wisata Sade, Museum Negeri dan tempat tertutup lainnya. ‘’Kalau pun ada masih menerima wisatawan, harus ada kuota berapa orang per hari. Ini harus dipahami pengunjung. Jadi pengunjung harus pintar-pintar memilih tempat rekreasi dengan menghindari kerumunan,’’ tambahnya.

Bagi pengelola, ujarnya, harus membuat peraturan atau membatasi jumlah wisatawan. Cara  membatasinya seperti apa? Pertama, membuat zona parkir dengan kapasitas tertentu. Kedua, pengelola menyiapkan fasilitas untuk protokol Covid-19, seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer dan lainnya. Bagi pengelola yang tidak mematuhi standar Covid-19, ujarnya, pemerintah harus membubarkan kegiatan liburan. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas.

Sementara Manajer Eksekutif Divisi Taman Narmada Kamarudin, menegaskan kesiapan pihaknya menerapkan protokol kesehatan bagi wisatawan yang datang berkunjung. Pada wisatawan yang akan masuk harus menggunakan masker, mencuci tangan dan tetap menjaga jarak. Hal ini, katanya, penting dilakukan agar Taman Narmada tidak menjadi salah satu sumber penularan Covid-19. (ham)

Share:

Aktivitas Guru Pelosok di Masa Pandemi, Harus Jadi Guling dan Intens Sosialisasikan Standar Protokol Kesehatan

Guru di SMPN 1 Terara Lotim yang langsung datang ke rumah siswa untuk mengajar.

Guru adalah profesi yang mulia dan patut diperhitungkan di semua kondisi terlebih di masa Corona Virus Disease (Covid-19) sekarang ini. Saat pemerintah tidak mengizinkan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah, pembelajaran dalam jaringan (daring), luar jaringan (luring) dan guru keliling (guling) menjadi alternatif. Hal ini bertujuan agar penyebaran Covid-19 di kalangan siswa dan guru bisa dicegah. Bahkan, di Lombok Timur (Lotim) ada seorang guru yang rela harus menjadi guling demi kelangsungan pendidikan anak didiknya.

Nyasar mencari rumah siswa tidak sekali dialami oleh guru SMPN 1 Terara Lotim Mursyid Azmy, S.Pd. Saat bertugas mengajar sejumlah siswa di rumahnya, dirinya harus rela nyasar ke lokasi yang cukup jauh dari tujuan. Namun, saat bertugas di lapangan tetap menerapkan protokol kesehatan saat bertugas, seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan cuci tangan.

Sebagai seorang guru yang bertugas langsung di lapangan, dirinya juga tetap menjadi juru bicara pemerintah agar masyarakat khususnya siswa yang dikunjungi tetap mematuhi protokol kesehatan. Siswa yang tidak menjaga jarak, tidak menggunakan masker atau mencuci tangan langsung diberikan nasihat agar tidak mengabaikan standar protokol kesehatan.

Terkadang dirinya sering menemukan siswa di saat belajar bersama atau tidak menjaga jarak di satu kampung dan tidak menggunakan masker langsung diberikan peringatan. Dirinya tidak ingin saat belajar bersama ada siswa dan guru yang tertular Covid-19, karena banyak orang tanpa gejala (OTG) yang bisa menularkan virus ke orang lain.

Untuk itu, semuanya ini dilakoni dengan penuh tanggung jawab, sehingga penyebaran Covid-19 di Lotim tidak semakin bertambah. Hal inilah juga, ujarnya, yang mendasari pihak SMPN 1 Terara dengan jumlah siswa yang lebih dari 1.000 orang memilih menerapkan sistem pembelajaran daring, luring dan guling.

Pada sistem pembelajaran cara daring, ujarnya, siswa dan guru berinteraksi dengan cara virtual, yakni menggunakan aplikasi Zoom, Google Classroom atau yang lainnya. Namun, kendalanya tidak semua siswa dan sekolah memiliki jaringan internet yang memadai.

‘’Terlebih di daerah pelosok, ada siswa punya HP Android, namun kendala di kuota, begitu juga dengan gurunya. Belum lagi jaringannya yang lelet,’’ tutur Guru Bahasa Inggris ini pada Suara NTB, Jumat (23/10/2020).

Namun, pada sistem pembelajaran daring ini tidak semua guru menguasai IT dan tidak semua siswa memiliki fasilitas HP Android/laptop, sehingga tingkat keaktifan siswa hanya 65. Di satu sisi, meski siswa punya fasilitas HP, kuota yang dimiliki siswa tidak cukup. ‘’Siswa punya HP Android jaringan kurang bagus,’’ ujarnya.

Sementara yang kedua, tambahnya, sistem pembelajaran dengan cara luring. Sistem ini diterapkan bagi sekolah dan siswa yang tidak memiliki jaringan internet yang memadai, sehingga guru memberikan tugas atau pekerjaan rumah pada anak untuk dikerjakan di rumah.

Meski demikian, ujarnya, tidak semua siswa bisa dijangkau dengan sistem pembelajaran daring dan luring ini. Untuk itu, pihak sekolah dan guru harus siap turun langsung ke rumah-rumah siswa memberikan pelajaran agar siswa yang tidak bisa mengakses daring dan luring tidak ketinggalan mata pelajaran.

‘’Pilihan ketiga ini, yakni guling ini termasuk pilihan yang banyak diambil sekolah-sekolah yang tidak siap dengan daring dan luring. Prosesnya seperti belajar kelompok, namun didampingi oleh guru. Guru yang berkeliling mencari kelompok siswa ke kampung-kampung untuk dibimbing dan diberikan materi seperti proses belajar mengajar di kelas,’’ terangnya.

Nantinya, pada sistem belajar guling ini, siswa dan guru akan menumpang belajar di rumah salah satu siswa yang sudah disepakati oleh siswa sendiri. Di sinilah, ujarnya, saat guru turun lapangan, banyak kendala yang dihadapi, terutama saat guru nyasar ke desa lain akibat miskomunikasi siswa dan guru. Belum lagi, ujarnya, saat guru sampai di lokasi yang sudah disepakati, siswa secara sepihak memindahkan lokasi belajar ke tempat lain tanpa ada konfirmasi dengan sekolah.

Selain itu, tambahnya, kendala lainnya jika sekolah yang memiliki jumlah siswa lebih dari 1.000 orang, guling ini menjadi tidak efektif, karena materi pelajaran yang diberikan tidak maksimal. Tidak hanya itu,  secara administratif pihak sekolah kesulitan dalam mengumpulkan data siswa ataupun memberikan informasi kepada siswa secara menyeluruh.

‘’Di guling ini, intensitas pertemuan antara guru dan siswa terbatas hanya 2 kali seminggu, sehingga jika anak memiliki permasalahan dalam proses belajar mengajar agak sulit untuk menanyakan pada guru bina,’’ ujarnya.

Meski demikian, ujarnya, sebagus apapun sistem pembelajaran pada masa pandemi ini para siswa punya kerinduan yang mendalam untuk bersekolah dengan normal seperti biasanya.  ‘’Tak jarang terdengar pertanyaan mereka,  kapan kita mulai sekolah pak? Pertanyaan ini muncul ketika proses BDR( belajar di rumah) atau guling sedang berlangsung.  Sebagai seorang guru saya juga berharap pandemi ini cepat berlalu agar siswa siswi bisa belajar normal seperti sedia kala di bawah bimbingan para guru di sekolah,’’ harapnya. (ham)

Share:

Gubernur NTB Ingatkan Santri Terapkan Protokol Kesehatan di Ponpes

 

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menghadiri acara Adz-Zikrol Hauliyyah atau pelepasan santri NW ke-55 MDQH al-Majidiyyah Asy-Syafi'iah NW di Anjani, Lombok Timur.

Sejumlah lembaga pendidikan di NTB masih terus berjalan di masa pandemi Covid-19. Namun, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan tidak melupakan protokol kesehatan. Seperti Minggu (18/10), Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menghadiri acara Adz-Zikrol Hauliyyah atau pelepasan santri NW ke-55 MDQH al-Majidiyyah Asy-Syafi'iah NW di Anjani, Lombok Timur.

Gubernur mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi. Ia meminta masyarakat untuk tidak meremehkan Covid-19 agar risiko dari wabah pandemi ini dapat ditekan.

"Kita sedang berada pada situasi yang tidak biasa, oleh sebab itu, jangan meremehkan Covid-19 ini, tetap terapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, tetap mencuci tangan, dan menggunakan masker," pesannya.

Gubernur juga meminta masyarakat agar terus melakukan aktivitas positif guna meningkatkan imunitas tubuh agar dapat terhindar dari wabah ini. "Mari kita berolahraga, kemudian menghiasi pikiran kita dengan hal-hal positif, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua," ajak Bang Zul – sapaan akrabnya.

Sementara itu Ketua Panitia Acara, M. Zainal Muhibbinallah, menegaskan, acara ini diadakan dengan konsep Internal Ma'had. Artinya tidak ada jama'ah dan wali yang hadir. Akan tetapi hanya dihadiri oleh Masyaikh, tamu undangan dan Thullab dan Tholibat.

"Acara berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini acara diadakan dengan jumlah jamaah terbatas, tidak mengundang para wali dan alumni sebelumnya, tapi acara bisa disaksikan melalui daring fanspage FB Nahdlatul Wathan Official," terangnya.(ham)

Share:

VISITOR

YANG SAYANG ANDA LEWATKAN

Blog Archive