Pj Sekda NTB H. Fathurrahman Lepas Atlet Tarung Derajat Ikuti PraPON

Atlet Tarung Derajat yang akan mengikuti Pra-PON di Jawa Barat pose bersama dengan Penjabat Sekda NTB H. Fathurrahman, Ketua KONI NTB Mori Hanafi, Ketua Pengprov Tarung Derajat H. Lalu Winengan usai pelepasan di Ruang Rapat Anggrek, Kantor Gubernur NTB, Senin, 16 Oktober 2023

PENJABAT (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Drs. H. Fathurrahman, M.Si., melepas atlet tarung derajat yang akan mengikuti Pra-PON di Bandung Jawa Barat (Jabar), di Ruang Rapat Anggrek Kantor Gubernur NTB, Senin, 16 Oktober 2023.

Pelepasan atlet tarung derajat ini juga dihadiri Asisten III Setda NTB H. Wirawan, S.Si.,M.T., Ketua KONI NTB Mori Hanafi, Ketua Pengprov Tarung Derajat NTB H. Lalu Winengan dan perwakilan pengurus lainnya.

Pada kesempatan ini, Pj. Sekda NTB H. Fathurrahman, mengharapkan atlet tarung derajat NTB mampu menunjukkan prestasi terbaik dan membawa nama baik daerah di tingkat nasional. Pihaknya juga mengharapkan apa yang menjadi target Pengprov Tarung Derajat NTB bisa meloloskan banyak atlet ke PON Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) terpenuhi.

Sementara Ketua Pengprov Tarung Derajat NTB H. Lalu Winengan menyebut, NTB menargetkan dari 31 atlet yang mengikuti PraPON bisa meloloskan 15 atlet ke PON 2024. Menurutnya, dengan melihat potensi kemampuan atlet tarung derajat NTB, maka peluang bisa mempersembahkan medali cukup besar.

Dalam hal ini, pihaknya menargetkan bisa meraih 3 medali emas, meski oleh pemerintah daerah, cabang tarung derajat hanya ditargetkan meraih 2 medali emas. ‘’Target itu optimis bisa dicapai, karena pada PON mendatang akan dilibatkan semua kelas. Saya ditargetkan dua, tapi saya bisa tiga emas nanti di Aceh,” ujar Kepala Dinas Pertanian Lombok Barat ini optimis.

Ketua Pengprov Tarung Derajat NTB H. Lalu Winengan

Selain itu, atlet yang ikut Pra-PON merupakan juara satu pada saat Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Februari 2023 lalu. Dengan kualitas para atlet, target-target tersebut bisa direalisasikan. Dalam memberikan dukungan, dirinya akan langsung ke lapangan, sehingga kasus seperti yang terjadi pada PON Papua lalu tidak terulang.

Pada PON Papua lalu, ujarnya, salah satu atlet andalan kurang sehat, sehingga target dua emas tidak bisa tercapai. “Jadi kita harap mereka sehat semua. Jadi kan nanti bisa lebih maksimal,” harapnya.

Lawan yang paling berat untuk bisa meraih medali emas ini menurut Winengan yaitu Jawa Barat. Hal ini disebabkan karena asal mula tarung derajat. “Yang berat itu, Jawa Barat, DKI dan tentunya provinsi-provinsi yang besar. Karena dukungannya juga besar,” ujarnya. (Marham)

Read More

Potensi Bisnis dan Pariwisata Menjanjikan, 12 Perwakilan Negara di Amerika Latin akan Kunjungi NTB

PETA BENUA AMERIKA LATIN

POTENSI pasar ke negara-negara Amerika Latin masih belum digarap maksimal. Selama ini, pariwisata ataupun ekspor produk NTB menyasar negara Asia, Eropa dan hanya sedikit yang menyasar pasar Amerika.

Untuk itu menurut Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB dr. Hj. Nurhandini Eka Dewi, SpA., M.PH., ada 12 negara-negara dari Amerika Latin akan berkunjung ke NTB tanggal 21 sampai 24 Juni 2023. Acara kunjungan perwakilan negara-negara Amerika Latin ini difasilitasi oleh Direktorat Amerika II Kementerian Luar Negeri.  

‘’Dari ini, dua setara duta besar dan selebihnya adalah konsulat jenderal. Mereka akan berkunjung ke NTB tanggal 21 smpai 24 Juni 2023. Mereka akan berkunjung arahnya ke forum bisnis,’’ ujarnya saat dikonfirmasi di Kantor Gubernur NTB, Senin 19 Juni 2023.

Menurutnya,  dalam kunjungan itu, ada beberapa hal yang akan dibicarakan. Namun, fokus kunjungan dari mereka lebih pada forum bisnis. Salah satunya dengan menggelar seminar bisnis yang akan melibatkan perwakilan 12 negara Amerika Latin ini.

‘’Seminar bisnis ini akan dihadiri oleh OPD-OPD terkait dan eksportir-eksportir kita. Jadi mereka akan bertemu dengan pelaku UKM yang siap ekspor. Mereka juga akan memfasilitasi pameran kecil sambil makan malam di Pullman,’’ tambahnya.

Di samping itu, lanjunya, mereka akan mengunjungi objek wisata yang ada di NTB. Termasuk diperkenalkan dengan kebudayaan yang ada di NTB.

Ketika disinggung alasan Kementerian Luar Negeri mengarahkan perwakilan negara-negara Amerika Latin ke NTB, karena NTB memiliki potensi besar, namun promosi ke negara-negara Amerika  Latin belum terlalu masif. ‘’Jadi mereka bantu kita promosi ini. mereka datangkan duta besar untuk mempromosikan pariwisata kita, termasuk melihat kerjasama bisnis dengan para eksportir di NTB,’’ terangnya.

Mantan Asisten III Setda NTB ini juga mengakui, selama ini peluang bisnis atau ekspor produk asal NTB ke negara-negara Amerika Latin masih kurang. Jika ada pengiriman produk masih bsersifat perorangan, seperti  ekspor vanili sudah  ke Amerika Serikat.

Menurutnya, salah satu negara Amerika Latin yang potensial untuk dijajaki adalah Suriname. Suriname adalah negara kecil, tapi memiliki keterikatan batin yang kuat dengan Indonesia. ‘’Bisa jadi ada produk-produk kita yang mereka sukai. Kita buka peluang sebanyak-banyaknya menjual produk NTB ke luar,’’ ujarnya.

Begitu juga dengan wisatawan asal negara Amerika Latin, diakuinya masih belum terlalu banyak. Untuk itu melalui kesempatan ini, NTB bisa mempromosikan potensi wisata yang ada , sehingga banyak wisatawan dari Amerika Latin yang datang ke NTB. ‘’Selalu ada jalan dalam mempromosikan potensi yang dimiliki. Mereka sengaja memilih NTB untuk promosi pariwisata dan bisnis,’’ terangnya. (MARHAM)

Read More

BPSDM NTB Luncurkan Bakti Stunting di Pringgasela Lombok Timur

SERAHKAN - Sekretaris BPSDMD Provinsi NTB Lalu Wahyudi Adiguna (kanan) menyerahkan bantuan telur pada perwakilan pemerintah desa di Kecamatan Pringgasela. Bantuan telur ini akan diberikan pada masyarakat untuk mencegah stunting. 

DALAM upaya menekan angka stunting di NTB hingga 14% menjadi program Pemprov NTB, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB turut serta mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Posyandu Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur pada Jumat 16 Juni 2023.

BPSDM Provinsi NTB yang dinahkodai   Dr. Ashari, S.H, M.H., ini diwakili Sekretaris  Lalu Wahyudi Adiguna, S.Pi., MM., didampingi oleh Kasubag Program, Kasubag Keuangan, Kasubag Umum dan perwakilan bidang teknis melakukan pendampingan penurunan angka stunting  di wilayah itu.

Di Kecamatan Pringgasela  terdapat 2 puskesmas dan terdiri dari 10 desa dan  98  Posyandu dengan jumlah kasus stunting sebanyak 931 kasus  (pendek sebanyak 718 kasus dan sangat pendek sebanyak 213 kasus) dengan persentase sebanyak 15,03 %.

‘’Jumlah kasus stunting yang paling banyak terdapat di Desa  Pengadangan yaitu sebanyak 213 kasus , tapi kalau dilihat dari persentasenya  yang paling tinggi terdapat di Desa Jurit Baru yaitu 23,77 %. Untuk itu, perlunya sinergi dari berbagai stakeholder dan diisi dengan melakukan sosialisasi penurunan angka stunting di posyandu – posyandu,’’ ujar Bang Yudi sapaan akrabnya.

Dalam menekan angka stunting bagian dari menata masa depan bangsa, pihaknya menargetkan dan akan mensukseskan untuk akhir tahun 2023 angka stunting di NTB bisa turun menjadi 14 persen sesuai target Pemprov NTB. "Kalau anak-anak kita stunting, konsekuensinya masa depan mereka akan terkendala," ungkapnya.

Karena itu, stunting menurutnya tidak bisa dianggap remeh, asupan gizi anak harus diperhatikan dengan baik, terutama lima tahun pertama usia pertumbuhannya.

"Ini penting, stunting ini tidak bisa kita anggap remeh, jangan sampai anak-anak kita makanannya tidak terkontrol  tapi mari perhatikan protein hewani (telur)  menjadi asupan hariannya agar anak-anak kita sehat," sambungnya.

Intervensi yang dilakukan BPSDM kali ini dengan  memberikan protein tambahan berupa telur bagi bayi dan balita yang diterima secara simbolis oleh perwakilan dari ibu bayi di Pringgesela yang menjadi sasaran dengan bantuan Pengurus TP.PKK Pringgasela untuk didistribusikan kepada target sasaran setempat.

Dalam kesempatan ini BPSDMD Provinsi NTB memberikan bantuan sejumlah 300 butir telur, BPSDM Kabupaten Lombok Timur 300 butir telur, serta stakeholder yang lain sejumlah 300  butir telur.

Usai pemberian bantuan BPSDM Pemprov langsung melakukan  rapat koordinasi dan evaluasi terkait rencana aksi penurunan angka stunting,  rapat teknis ini dipimpin langsung Sekretaris BPSDM Lalu Wahyudi bersama 13 stakeholder lainnya. 

Rapat ini tentu untuk mengambil langkah-langkah strategis guna menggalang  kekompakan tim dan kolaborasi yang nyata dan kuat di lapangan, sehingga semua program kegiatan nantinya dapat secara tajam mencegah dan menurunkan angka stunting.

Dalam kesempatan ini juga dipetakan langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk menurunkan angka stunting oleh para stakeholder serta evaluasi terhadap target-target capaian juga langkah-langkah strategis untuk dikerjakan secara bersama-sama.

Langkah kongkrit ke depannya akan dilakukan seperti mengintensifkan sosialisasi pencegahan stunting dan pernikahan dini dalam bentuk “Ngaji Stunting” yang akan diintegrasikan dalam kegiatan Posyandu minimal sekali dalam seminggu. BPSDMD juga akan memfasilitasi Seminar Parenting dan Pengolahan Bahan Makanan Berprotein bagi Ibu-Ibu dan remaja usia menikah dalam rangka mencegah stunting. (Marham)

Read More

Ikuti Lomba Tingkat V, Duta NTB harus Pertahankan Nama Baik Daerah

Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi melepas Kontingen LT V Gerakan Pramuka NTB untuk mengikuti Lomba Tingkat Regu Pramuka Penggalang Lima (LT-V) Kontingen Kwarda Pramuka, Kamis (15/6/2023) sore

Sekretaris Daerah NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., didampingi Ketua Kwarda Gerakan Pramuka NTB Dr. H. Fathul Gani, M.Si melepas secara resmi peserta Lomba Tingkat Regu Pramuka Penggalang Lima (LT-V) Kontingen Kwarda Pramuka, Kamis (15/6/2023).

Waka Bina Muda Kwarda Gerakan Pramuka NTB Firmansyah, S.Hut, M.Si., menjelaskan, Lomba Tingkat Lima  (LT.V) akan dilaksanakan di Bumi Perkemahan Cibubur Jakarta Selatan 

Dalam hal ini NTB mengirim 18 peserta 1 (satu) Pinkon dan 2 (dua) Bindamping, formasi lengkap regu Kijang (putra) delapan orang  dan Oriza Sativa (putri) 8 orang. Kontingen NTB akan dipimpin Muhammad Shodqul Ashri, SP.

Lomba Tingkat V tahun ini akan dilaksanakan selama tujuh hari dari tanggal 17 sampai tanggal 23 Juni tahun 2023. Peserta dari NTB akan berkompetisi dengan  500 peserta dari seluruh Indonesia.

Sementara Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi sangat mengapresiasi kesiapan peserta LT V. pihaknya berharap kontingen NTB mampu mempertahankan nama baik daerah. ‘’Selaku duta - duta Nusa Tenggara Barat, sebagai duta harus menunjukkan sikap Keperibadian yang baik ,  dan insya Allah akan memberikan penampilan yang terbaik dari NTB,’’ harapnya

Sekretaris Mabida NTB ini juga berpesan pada pelatih,  pembina dan pengurus Kwarda  terus bekerja keras guna membumikan kepanduan di Bumi Nusantara ini. Apalagi di masa yang akan datang  peran keberadaan penanaman nilai kepramukaan  masih sangat dibutuhkan dan akan bermanfaat.

‘’Mudah mudahan apa yang kita ikhitarkan dan harapkan dari kerja kerja yang sudah kita lakukan ini akan mencapai hasil yang opimal serta mendapat ridho Allah SWT,’’ harapnya. (MARHAM)

Read More

Pertama di Dunia, Minta RT Diganti, Warga di Monjok Kota Mataram Gelar Referendum

Referendum mengganti Ketua RT di Lingkungan Monjok Perluasan, Kelurahan Monjok Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 21 Mei 2023. 

MERASA  tidak puas dengan kepemimpinan Ketua Rukun Tetangga (RT), warga RT 06 Lingkungan Monjok Perluasan, Kelurahan Monjok Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar referendum untuk menurunkan Ketua RT 06 Lingkungan Monjok Perluasan Drs. Syahril, M.Pd. Referendum mengganti kepengurusan RT ini merupakan yang pertama di Indonesia, bahkan di dunia.

Referendum difasilitasi Kelurahan Monjok digelar dua kali. Referendum pertama digelar tanggal 7 Mei 2023 di Masjid Mutiara Islam yang berada di kompleks perumahan Griya Panda Mutiara. Warga diberikan dua opsi, Lanjut atau Berhenti untuk kepengurusan RT di kompleks tersebut. Waktu itu, suaranya berimbang, yakni 29 suara.

Dalam menyalurkan suaranya, warga didatangi ke rumah masing-masing oleh petugas Linmas Kelurahan Monjok yang membawa potongan kertas, bolpoint dan kaleng kecil sebagai tempat menaruh kertas yang sudah ditulis. Warga yang sudah selesai menyalurkan hak pilihnya kemudian memasukkan kertas ke kaleng tersebut. 

Setelah melalui proses perhitungan di halaman Masjid Mutiara Islam dan disaksikan pengurus RT dan juga warga yang menghendaki perombakan kepengurusan RT, maka yang memilih RT tetap bertugas sampai akhir masa jabatannya sebanyak 29 suara. Begitu juga warga yang menghendaki pengurus RT berhenti mengumpulkan suara yang sama, yakni 29 suara.

Akhirnya, pihak kelurahan setelah menerima aspirasi dari warga yang menghendaki dilakukan kepengurusan RT meminta dilakukan referendum ulang. Pihak kelurahan pun menyetujui dilakukan referendum ulang dua minggu kemudian, yakni tanggal 21 Mei 2023. Pada kesempatan ini kedua belah pihak menyepakati apapun hasil pada referendum kedua akan diterima dengan lapang dada. Termasuk siap melakukan islah satu sama lain.

Dari hasil referendum ulang yang digelar Minggu, tanggal 21 Mei 2023, warga yang menyalurkan suara langsung menyalurkan aspirasinya di halaman Masjid Mutiara Islam. Beda dengan sebelumnya, warga didatangi petugas Linmas dan petugas dari Lingkungan dan Kelurahan. Dengan tetap difasilitasi pihak Lingkungan dan Kelurahan, warga menyalurkan hak suaranya sejak pukul 8.30 WITA hingga pukul 9.30 WITA atau setelah semua warga menggunakan hak pilihnya. Opsi pemilihan masih seperti sebelumnya, yakni RT Lanjut atau RT Berhenti. 

Warga yang belum menggunakan hak pilihnya didatangi petugas agar segera menggunakan hak pilihnya, sehingga proses penghitungan cepat dilakukan. Setelah melalui proses perhitungan yang transparan dan langsung di hadapan kedua kubu, diperoleh hasil yang memilih kepengurusan RT berlanjut sebanyak 36 orang, kepengurusan RT berhenti 24 orang dan abstain 1 orang dengan jumlah pemilih 61 warga. Itu artinya, kepengurusan RT 06 di bawah kepengurusan Drs. Syahril, MPd., masih akan tetap berlanjut sampai masa akhir jabatan. 

Kepala Lingkungan Monjok Perluasan H. Sanusi Rifaini, pada kesempatan tersebut, menegaskan, jika warga yang memilih kepengurusan RT Berlanjut lebih banyak dibandingkan dengan warga yang memilih kepengurusan RT Berhenti. Untuk itu, pihaknya mengingatkan pada warga melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Menurutnya, hasil ini merupakan kemenangan bersama, sehingga tidak perlu lagi kasus yang terjadi seperti sekarang ini. 

Diakuinya, sebagai kepala lingkungan banyak hal yang diurus. Untuk itu, dengan selesainya pelaksanaan referendum di RT 06 ini tidak ada lagi kasus-kasus serupa terulang kembali. Selain itu, pihaknya juga mengingatkan pada pengurus RT agar mendengar dan melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Termasuk menjalin kembali hubungan yang lebih baik dengan semua masyarakat. 

Begitu juga harapan semua warga yang meminta agar pihak RT rutin melakukan pertemuan dengan warga, sehingga rasa persaudaraan yang sebelumnya retak kembali terajut. 

Ditanya terkait penggunaan kata referendum, Sanusi menegaskan, itu adalah tidak masalah. Menurutnya, referendum adalah warga menyalurkan hak suaranya dalam memilih sesuai dengan pilihannya. Sementara kalau penggunaan kata pemilihan, dinilainya sekarang ini bukan pemilihan, tapi warga memilih apakah kepengurusan RT tetap berlanjut atau berhenti. 

Menanggapi hal ini, Ketua RT 06 Lingkungan Monjok Perluasan Syahril siap mengevaluasi diri dalam melanjutkan masa tugasnya. Termasuk siap terbuka dalam berbagai hal yang dipersoalkan, baik dari sisi penggunaan anggaran RT dan lainnya. (HAM)

Read More

Kementerian Kelautan dan Perikanan Batal Bangun Kawasan Terintegrasi Budidaya Udang di Sumbawa

 

Potensi udang Sumbawa. 

Sumbawa Besar (Lombok Atraktif) -

Rencana Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) untuk membangun kawasan terintegrasi budidaya udang (shrimp estate) di Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa bernilai triliunan rupiah terindikasi batal.  Padahal, Pemprov NTB dan Pemkab Sumbawa sudah progresif mempersiapkan lahannya.  Disayangkan, proyek strategis nasional bernilai triliunan rupiah ini tak terlaksana.

Jumat, (18/3/2022) lalu Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama jajaran eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengunjungi lokasi pembangunan percontohan kawasan budidaya udang terintegrasi atau dikenal dengan shrimp estate di Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa. Kunjungan Menteri KKP ini didampingi Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan jajaran pimpinan daerah di Kabupaten Sumbawa.

Pada kesempatan tersebut telah dilakukan kesepakatan bersama masyarakat untuk pemanfaatan lahannya sebagai lokasi pembangunan tambak udang terintegasi seluas 528 hektar. Saat itu, pembangunan konstruksi dijanjikan dimulai pada pertengahan tahun 2022 dengan biaya mencapai Rp2,25 triliun.

Pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi ini sebagai upaya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kegiatan budidaya udang vaname serta untuk mendukung tercapainya target produksi udang nasional.

Waktu itu, Menteri Sakti Wahyu Trenggono menjamin dalam proses pembangunannya tidak akan menggunakan cara-cara yang merusak lingkungan. Pembangunan kawasan tambak akan dilengkapi dengan IPAL dan tandon, serta tidak ada mangrove yang ditebang.

 Adanya dukungan semua pihak mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, pelaku usaha hingga kementerian/lembaga lain sangat penting untuk terlaksananya pembangunan percontohan tambak udang terintegrasi di Sumbawa. Namun, kini janji Menteri KKP merealisasikan pembangunan kawasan terintegrasi budidaya udang hanya tinggal janji. 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi NTB, Muslim, ST.,M.Si, mengatakan, kemungkinan karena faktor ada syarat yang dinilai tidak terpenuhi, sehingga realisasi kawasan terintegrasi budidaya udang ini tidak jadi dibangun.

Sementara di satu sisi, Pemprov NTB dan Pemkab Sumbawa sudah  mempersiapkan lahannya. Demikian juga masyarakat sekitar kawasan yang akan dijadikan lokasi kawasan  juga sudah mendukung secara maksimal.

Dari 1.000 hektar lahan yang dipersiapkan, 500 hektar menurutnya, sudah clear and clean. Lahan ini terdiri dari lahan aset pemerintah. Dan lahan masyarakat. Muslim menyayangkan proyek strategis nasional yang sepenuhnya di bawah kendali Bappenas ini tidak terlaksana. Karena informasi yang diterima pusat terkait kesiapan pemerintah daerah.

“Seharusnya sumber informasi yang digunakan sebagai rujukan tidak saja dari funding-nya. Harus dilihat dulu kesiapan di bawah seperti apa. Tapi karena ini menggunakan dana pinjaman dari luar negeri, dia punya syarat kualifikasi tersendiri,” ujarnya.

PILAH UDANG - Sejumlah pekerja sedang memilah udang yang baru dipanen di kawasan terintegrasi budidaya udang (shrimp estate) di Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa.  

Sebagaimana diketahui, KKP rencananya akan membangun kawasan budidaya udang terintegrasi. Dari budidaya, hingga pengolahan hasil dalam satu kawasan. Untuk tahap awal membangun kawasan ini, anggarannya mencapai Rp2,2 triliun. Jika shrimp estate ini direalisasikan, NTB akan menjadi salah satu kawasan budidaya dan produksi udang terbesar di Indonesia. Bahkan hasil produksinya bisa diekspor.

Muslim mengatakan, hasil koordinasi terakhir dengan KKP, sebagai kompensasi tidak dibangunnya kawasan tambak udang terintegrasi ini, pemerintah pusat akan membangun jaringan irigasi yang modern untuk kawasan tambak di Moyo Hilir. ‘’BWS (Balai Wilayah Sungai) yang akan membangun jaringan irigasi tambak ini. Tahun ini sudah dilaksanakan,’’ jelasnya.

Dengan pembangunan jaringan irigasi tambak ini, diharapkan akan mendukung tata kelola budidaya tambak udang yang lebih baik di Moyo Utara, sehingga produksi udang juga bisa dioptimalkan.

Kendati demikian, pemerintah daerah masih terus mengupayakan kawasan ini bisa diwujudkan, karena dampaknya sangat besar terhadap perekonomian daerah, serapan tenaga kerja, dan perputaran uang.

‘’Tapi kita juga mengapresiasi pemerintah pusat. Setidaknya ada kompensasi dalam bentuk pembangunan jaringan irigasi tambak bagi masyarakat di wilayah yang rencananya akan digunakan sebagai kawasan shrimp estate,’’  ungkapnya.

Tiga Besar Daerah Pengekspor Udang

Sebelumnya, Kepala Dislutkan NTB Muslim menyebut produktivitas udang NTB masih sangat bagus dan kualitas yang terjaga. Bahkan jika bicara ekspor, daerah ini masuk dalam tiga besar daerah pengekspor udang di Indonesia.

Potensi ekspor udang di NTB mencapai 180 ribu ton seperti yang terlihat di data ekspor tahun 2022 kemarin. Udang NTB dikirim ke sejumlah negara dengan konsumsi ikan dan udang yang tinggi seperti Amerika Serikat, Puerto Rico dan sejumlah negara lainnya.

“Kita ini masih masuk tiga besar ekspor udang di Indonesia. Potensinya 180 ribu ton lebih yang sudah jalan ekspornya di tahun 2022. Apalagi di 2023 ini lebih banyak lagi. Ekspor ada yang lewat Surabaya, Denpasar dan lainnya karena kita belum bisa ekspor mandiri,” katanya.

Muslim mengatakan, meski rencana program kawasan terintegrasi budidaya udang ini di NTB belum ada tindaklanjut dari pemerintah pusat, sesungguhnya kegiatan investasi budidaya udang di NTB dari kalangan swasta cukup besar. Usaha budidaya yang dilakukan pelaku usaha ini sifatnya padat modal dan telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian.

Muslim menjelaskan, yang penting dipenuhi oleh pelaku usaha itu adalah penguatan sertifikasi CBIB atau cara budi daya ikan yang baik. Karena syarat dalam ketentuan yang baru untuk kelayakan berusaha itu adalah sertifikat cara budidaya ikan yang baik yang keluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, jumlah ekspor komoditas ikan dan udang yang dihasilkan NTB pada Bulan Januari 2023 sebesar 785.310 dolar Amerika dan Bulan Februari sebesar 233.175 dolar Amerika. Setiap bulan, jumlah ekspor komoditas ini memang fluktuatif, namun angkanya cukup besar.

Secara umum, kelompok komoditas ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada Bulan Februari 2023 adalah barang galian/tambang non migas sebesar US$ 165.832.056 (98,99 persen). Kemudian perhiasan / permata sebesar US$ 403.621 (0,24 persen), buah-buahan sebesar US$ 369.007 (0,22 persen), garam, belerang, kapur sebesar US$ 326.456 (0,19 persen), ikan dan udang sebesar US$ 233.175 (0,14 persen), serta kopi, teh, rempah-rempah sebesar US$ 197.336 (0,12 persen).

Negara tujuan ekspor kelompok komoditas Barang Galian/Tambang Non Migas pada Bulan Februari 2023 adalah Jepang, India, dan lain-lain. Untuk ekspor kelompok komoditas Perhiasan/ Permata ditujukan ke Jepang, Hongkong, dan lain-lain. Sedangkan ekspor Kelompok Buahbuahan ditujukan ke Vietnam dan Uni Emirat Arab. Kelompok komoditas Garam, Belerang,Kapur ditujukan ke China, Vietnam, Thailand, dan Korea Selatan. Sementara kelompok komoditas Ikan dan Udang ditujukan ke Amerika Serikat, Puerto Rico, dan lain-lain. (Ekbis NTB)

Read More

Inspektorat Ingatkan ASN dan Penyelenggara Negara Tidak Terima Parsel

Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, S.H., M.Si

 Mataram (Lombok Atraktif) -

Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, S.H., M.Si., mengingatkan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau penyelenggara negara di lingkup Pemprov NTB tidak menerima gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya. Menurutnya, jika ada yang menerima gratifikasi berupa parsel atau hadiah lainnya, maka wajib dilaporkan pada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang sudah ada.

‘’Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 6 tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya tertanggal 30 Maret 2023,’’ ujarnya, Senin 10 April 2023

Diakuinya, hari besar keagamaan atau hari besar lainnya, seperti Lebaran atau Idul Fitri merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan. Namun, perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Dalam hal ini, pihaknya mengimbau agar ASN atau penyelenggara negara peka terhadap kondisi lingkungan sosial dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Selain itu, tambahnya, pegawai negeri dan penyelenggara negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Termasuk tidak memanfaatkan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. ‘’Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan,bertentangan dengan peraturan atau kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana,’’ tegasnya.

Untuk itu, lanjutnya, berdasarkan pasal 12 b dan pasal 12 c UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jika ada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

Pihaknya juga mengingatkan, permintaan dana dan atau hadiah sebagai THR mengatasnamakan institusi negara, daerah, organisasi masyarakat, perusahaan dan atau pegawai negeri atau penyelenggara negara lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

Meski demikian, ujarnya, terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan atau minuman yang mudah rusak dan atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan. ‘’Dan melaporkan kepada unit pengendalian gratifikasi di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumen penyerahannya. Selanjutnya unit pengendalian gratifikasi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK,’’ terangnya. (Marham)

Read More

‘’Asinkan’’ NTB, BPKP Dukung Industrialisasi Garam di NTB

Kepala Perwakilan BPKP NTB Dr. Ilham Nurhidayat

Selain melakukan pengawalan terhadap sejumlah program pembangunan strategis yang ada di NTB, seperti pembangunan bendungan, RSUD Provinsi NTB dan juga pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB juga siap mengawal industrialisasi garam di NTB.

Kepala Perwakilan BPKP NTB Dr. Ilham Nurhidayat mengakui , jika swasembada garam untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri masih menjadi permasalahan yang belum teratasi. Menurutnya, garam impor masih mendominasi pemenuhan garam nasional, khususnya di sektor industri. 

‘’Perlu upaya masif dan kolaboratif dalam rangka mengatasi permasalahan ini, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun badan usaha. Provinsi NTB sebagai salah satu produsen garam di Indonesia, memiliki andil besar dalam mendukung upaya tersebut,’’ ujarnya pada Suara NTB, Selasa (27/9/2022).

Diakuinya, program industrialisasi garam yang telah diinisiasi oleh Pemprov  NTB sejak tahun 2019 telah menargetkan tercapainya produksi 120.000 ton garam kualitas K1 di tahun 2024. Namun, program industrialisasi garam ini belum berprogres secara signifikan hingga tahun 2022. Dalam hal ini, pihaknya memberikan masukan agar industrialisasi garam ini berjalan secara maksimal. Seperti perlunya penguatan dari berbagai sisi, yakni,  kebijakan, dukungan kelembagaan, dukungan program/kegiatan dan anggaran.

Selain itu, tambahnya, perlu dilakukan perbaikan tata kelola, peningkatan kompetensi SDM, pemenuhan kebutuhan infrastruktur, penerapan inovasi,  kemitraan,  dukungan permodalan dan monitoring secara periodik.

Adanya upaya masif dan kolaboratif tersebut diharapkan dapat mengakselerasi program industrialisasi garam ini mampu memenuhi kebutuhan garam berkualitas di tingkat regional NTB maupun di tingkat nasional,  sehingga mengurangi ketergantungan akan garam impor.

Dijelaskannya, industri garam merupakan industri yang strategis dan terus berkembang, sehingga permintaan, baik jenis dan penggunaan garam terus meningkat. Khususnya, garam konsumsi dan garam industri. ‘’Garam sebagai bahan pangan merupakan bahan pelengkap dan salah satu sumber gizi yang tidak dapat digantikan oleh produk lainnya, sedangkan sektor industri memanfaatkan garam sebagai bahan baku dalam pembuatan berbagai produk industri,’’ terangnya.

Namun pada perkembangannya, tambahnya, produksi garam Provinsi NTB belum mampu memenuhi kebutuhan regional Provinsi NTB dan nasional, utamanya kebutuhan di sektor industri. Hal ini disebabkan garam yang mayoritas masih diproduksi oleh masyarakat (garam rakyat) memiliki kualitas yang rendah.

Dicontohkannya, produksi garam Kabupaten Bima, hanya mampu diserap pasar industri dan konsumsi sebesar 10% saja. Garam yang dibutuhkan pasar industri dan konsumsi adalah garam dengan kualitas 1 (K1) dengan tingkat NaCl antara 95% - 98%. Sedangkan garam NTB lebih dominan memiliki kadar NaCl di bawah 90% atau masuk dalam kategori kualitas dua dan tiga (K2/K3).

Lokasi tambak garam di Kabupaten Bima yang mesti mendapat perhatian serius oleh pemerintah daerah. Jika tambak garam di NTB dikelola secara serius, bisa menjadikan garam NTB sebagai penyangga kebutuhan garam nasional

Menurutnya, dari hasil peninjauan lapangan, ada beberapa kendala yang terjadi dalam industrialisasi garam di  NTB. Pertama, pemda belum memiliki kebijakan yang jelas dan lengkap mengatur program industrialisasi garam. Selain itu, program/kegiatan perangkat daerah belum mendukung pengembangan Industrialisasi garam. Termasuk adanya ekonomi biaya tinggi dalam rantai distribusi dan pemasaran produk garam.

Kendala lain, kualitas garam, terutama di Kabupaten Bima belum dapat memenuhi kebutuhan pasar. Akibat pemerintah Ddaerah belum optimal dalam memasarkan produk garam. Pemerintah daerah, tambahnya, perlu memperhatikan penerapan inovasi teknologi peningkatan kualitas produksi garam, karena penerapan inovasi ini berjalan lambat. Selain itu, kerjasama kemitraan antara kelompok usaha garam rakyat dengan BUMD belum terjalin optimal dan dukungan sarana dan prasarana.

‘’Begitu juga, kelompok usaha garam belum mampu mengakses pembiayaan perbankan/non perbankan. Termasuk monitoring capaian kinerja industrialisasi garam di Provinsi NTB belum dilakukan,’’ ungkapnya.

Terkait hal ini, ada beberapa rekomendasi yang diberikan pihaknya agar NTB menjadi daerah penyangga garam nasional. Dalam hal ini, pemerintah harus menerapkan kebijakan yang jelas dan lengkap. Selain itu, kebijakan ini harus mendapat dukungan dari perangkat daerah dan juga memangkas rantai distribusi dan membangun sistem pemasaran.

‘’Pemerintah daerah juga mesti melakukan peningkatan kualitas garam produksi. Dan juga menerapkan inovasi dan dukungan sarana prasarana. Hal yang paling penting adalah menjalin kerjasama kemitraan dan membuka arus serta monitoring kinerja program industrialisasi garam,’’ sarannya.

Selain itu, peran pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait sangat penting dalam mendukung keberhasilan industrialisasi garam di Provinsi NTB. Dalam hal ini, tata niaga garam yang baik melalui penurunan kuota impor garam yang disesuaikan dengan jumlah produksi garam nasional, dukungan konektivitas dan aksesibilitas bagi produk garam NTB untuk pasar nasional. Termasuk, pembangunan industri-industri yang membutuhkan bahan baku garam di Provinsi NTB akan meningkatkan daya saing produk garam NTB.

‘’Selain itu, dukungan anggaran dari Kementerian terkait bagi terwujudnya Kawasan Ekonomi (KE) Garam yang terintegrasi di Provinsi NTB menjadi salah satu kunci terwujudnya industrialisasi Ggaram di Provinsi NTB dan menjadikan garam NTB sebagai penyangga kebutuhan garam nasional,’’ harapnya. (Marham)

Read More

Perpustakaan Nasional dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Gelar Bimtek Pengukuran IPLM dan TGM

Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpustakaan Nasional Dr. Upriyadi, S.S., M.Hum

PERPUSTAKAAN Nasional dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB menggelar bimbingan teknis (bimtek) pengukuran TGM dan IPLM Provinsi NTB di Hotel Lombok Raya Mataram, dari hari Kamis 22 September sampai hari Jumat, 23 September 2022.

Bimtek ini diikuti perwakilan perpustakaan kabupaten/kota se NTB dan beberapa peserta dari luar daerah di Indonesia, yakni dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato dan Provinsi Gorontalo. Hadir juga perwakilan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar.

Bimtek ini dibuka langsung Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Drs. Tri Budiprayitno, M.Si, juga dihadiri Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpustakaan Nasional Dr. Upriyadi, S.S., M.Hum., mewakili Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Dr. Adin Bondar, S.Sos., M.Si.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpustakaan Nasional Dr. Upriyadi, Adin Bondar menegaskan, jika pemerintah terus berupaya untuk membangun kegemaran membaca dan budaya literasi masyarakat. Hal ini sejalan  dengan Agenda Pembangunan Nasional, yakni Pembangunan Sumber Daya Manusia yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 dengan kegiatan prioritas yakni Revolusi Mental dan Kebudayaan, yang salah satu kegiatannya adalah Penguatan Budaya Literasi.

Menurutnya, budaya literasi menjadi hal yang fundamental, melalui literasi akan terwujud masyarakat berpengetahuan yang inovatif, kreatif dan berkarakter. Untuk itu, literasi perlu terus didorong agar masyarakat Indonesia berkualitas dalam hidupnya dan berakhir dengan kesejahteraan. Penguasaan literasi yang mumpuni akan membantu manusia secara personal dan komunal dalam menghadapi dunia virtual yang semakin hari semakin smart dan inter-connectivity.

Selain itu, ujarnya, penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas dengan pemanfaatan perpustakaan bagi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat dengan sasaran strategis pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM).

Upriyadi mengakui budaya literasi menjadi hal yang fundamental.  Alasannya, melalui literasi akan terwujud masyarakat berpengetahuan yang inovatif, kreatif, dan berkarakter. Untuk itu literasi perlu terus didorong agar masyarakat berkualitas dalam hidupnya dan berakhir dengan kesejahteraan.

Pihaknya juga mengingatkan agar perpustakaan itu tidak hanya fokus untuk mencerdaskan tetapi bagaimana memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Artinya melalui perpustakaan masyarakat bisa mendapatkan referensi untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik.

Namun kesejahteraan masyarakat itu, tambahnya, tidak melulu pada masalah ekonomi tetapi bagaimana masyarakat juga bisa mendapatkan pelajaran untuk hidup sehat atau sembuh dari penyakit yang dideritanya. Hal ini tentu saja diperoleh oleh masyarakat melalui bahan-bahan bacaan yang ada di perpustakaan.

Untuk itu pihak yang mengharapkan melalui bimtek pengukuran TGM dan IPLM Provinsi NTB, tercipta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang bisa membuat Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pemerintahan bidang perpustakaan menjadi lebih akurat hasilnya maupun dalam penyajian data.

Upriyadi menambahkan IPLM adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara variabel komponen pembentuk indeks dari unsur pembangun literasi masyarakat dengan jumlah penduduk atau lokus setempat. Adapun variabel komponen pembentuk indeks dari unsur pembentuk literasi masyarakat terdiri dari 7 komponen. Pertama, Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi,  Ketercukupan Tenaga Perpustakaan,  Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari, Jumlah Perpustakaan ber-SNP,  Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Sosialisasi, dan Anggota Perpustakaan.

Sementara TGM adalah sikap ketertarikan seseorang pada kegiatan membaca dari berbagai media yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu.  Tingkat Kegemaran Membaca memiliki 5  dimensi yang dapat diukur. Lima dimensi tersebut, yakni frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah buku dibaca, frekuensi akses internet, dan durasi akses internet.

Untuk itu, ujarnya, bimtek ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari pembinaan dan koordinasi dengan semua jenis perpustakaan Indonesia. Dengan terciptanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan menjadi lebih akurat hasilnya maupun dalam penyajian data.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Drs. Tri Budiprayitno, M.Si

Sementara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Drs. Tri Budiprayitno, M.Si., mengharapkan bimtek IPLM dan TGM ini bisa tercipta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pembinaan dan pengembangan perpustakaan melalui pengukuran IKK bidang perpustakaan lebih akurat. Harapannya nanti dapat menjadi bagian dalam memberikan formulasi kebijakan dan strategis dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di Indonesia.

Yiyit—sapaan akrabnya, menyebut, IPLM NTB tahun 2019 berada pada peringkat 14 dengan indeks 13,89. Hasil IPLM tahun 2021 , provinsi NTB berada di urutan 10 dengan indeks  17,66. Sementara untuk TGM, tahun 2021, Provinsi NTB meraih nilai 56,41 atau berada di peringkat 28. Pihaknya juga mengharapkan ada TGM untuk kabupaten kota. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mengukur tingkat kegemaran membaca masyarakat yang ada di Kabupaten atau kota yang ada di NTB. (MARHAM - ANGGOTA TIM SINERGI TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN PROVINSI NTB)

 

 

Read More

Atasi Stunting, Dinas Sosial NTB Kerahkan PKH

 

Kepala Dinas Sosial NTB Dr. H. Akhsanul Khalik

DINAS Sosial (Disos) NTB siap mendukung penuh program Wakil Gubernur (Wagub) Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam mengatasi masalah stunting. Melibatkan petugas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam melakukan pendampingan pada keluarga binaan, diharapkan apa yang menjadi target bisa dicapai.

“Sekarang ini petugas PKH kita memiliki tugas baru dalam tim percepatan penurunan stunting di NTB  SDM PKH kita sudah mau dilatih di balai sosial yang ada di Bali, Makassar dan Yogyakarta untuk memahami stunting itu apa, dan persoalannya apa,” ungkap Kepala Disos NTB Dr. H. Akhsanul Khalik, Jumat, 19 Agustus 2022.

Setelah itu, tambahnya, petugas PKH mulai memberikan pendampingan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, terutama pada anak balita dan ibu hamil. Dalam hal ini, tegasnya, KPM PKH wajib terpenuhi kebutuhan gizinya dengan bantuan PKH itu.

Selain itu, petugas PKH juga wajib berkoordinasi dengan petugas posyandu yang ada di desa masing-masing. Apalagi yang memahami anak-anak yang mengalami stunting dan ibu hamil adalah petugas posyandu yang ada di desa bersangkutan.

Tidak hanya itu,  setiap SDM PKH pendamping memiliki kewajiban temu atau rembuk penguatan keluarga. Termasuk berkoordinasi dengan posyandu keluarga yang ada di desa masing-masing

*Paling tidak target yang sudah ditetapkan yakni keluarga yang menjadi dampingannya keluar dari stunting. Target ini langsung dari Kementerian Sosial,” ujarnya.

Untuk itu, tegasnya, pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada petugas PKH harus diterapkan dan menjadi kewajiban bagi mereka untuk melaporkan apa intervensinya terhadap KPM PKH yang mengalami kekurangan gizi yang ada dalam pendampingannya.

“Mereka juga harus mengajak keluarga yang berada dampingannya untuk ke posyandu dan mendampingi dalam pemberian makanan bergizi ini yang menjadi laporan mereka setiap bulan. Perkembangan seperti apa, intervensi seperti apa dan koordinasi dengan siapa saja,” tegas mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTB ini. (Marham)

Read More

Perang Rusia – Ukraina Berdampak pada Perkembangan Ekonomi NTB

Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi saat membuka bazar pangan murah di halaman DKP NTB, Selasa 23 Agustus 2022. 

SEKRETARIS Daerah (Sekda( NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., mengingatkan agar dampak Covid-19 dan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina berpengaruh besar terhadap krisis pangan. Tidak hanya itu, perang ini menyebabkan terjadinya krisis energi dan energi keuangan secara global.

Penekanan Sekda ini disampaikan saat membuka Kegiatan Bazar Pangan Murah sebagai rangkaian acara Kemerdekaan RI Ke-77 Tahun 2022 di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan (DKP) NTB, Selasa, 23 Agustus 2022.

Untuk itu, Sekda NTB mengapresiasi kegiatan Bazar Pasar Murah yang digelar DKP NTB bersama sejumlah stakeholder, seperti Bulog, Bank Indonesia, PT. Amman Mineral, UMKM serta gapoktan yang terlibat dalam kegiatan ini, sehingga bisa membantu masyarakat. 

Sekda juga mengingatkan, agar ASN sebagai garda terdepan dalam membantu dan melayani masyarakat menghadapi setiap peristiwa yang terjadi di NTB dan global. Sebagai contoh, ASN mengawali menanam apapun di lahan-lahan kosong sebagai bentuk diversifikasi pangan. Dalam hal ini, bibit bisa diminta di BKD dan lain sebagainya. Jika ini sudah dilakukan dan semakin banyak produksi yang dihasilkan tersedia di pasar, gejolak harga tidak terjadi lagi.

Diakuinya, tingginya harga pangan saat ini ditenggarai karena biaya distribusi yang meningkat. Akibat meningkatnya biaya distribusi, , margin keuntungan yang diperoleh produsen tidak meningkat. Untuk itu diharapkan semua OPD-OPD Rumpun Hijau, Perdagangan dan sektor terkait untuk mampu memonitor. Selain mengadakan operasi pasar juga mengedukasi di hulu untuk bekerjasama menstabilkan ketersediaan pangan.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran TPID di tengah masyarakat yang  bekerja dari hulu ke hilir, kemudian mengadakan pasar-pasar murah, juga harus memberikan treatment kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat bersama-sama untuk menstabilkan daerah masing-masing dulu.

Sementara itu, Kepala DKP NTB, H. Abdul Azis, S.H., M.H., mengklaim Provinsi NTB terus berkontribusi dalam rangka memberikan support kepada daerah - daerah lain dalam rangka pengamanan pangan Indonesia. 

Dicontohkannya, stok beras, NTB selalu surplus, begitu juga dengan jagung surplus. Meski demikian, ujarnya, komoditas jagung ini memengaruhi juga harga daging ayam, harga telur juga memengaruhi, demikian juga cabai walaupun cabai itu dalam suatu waktu harganya mahal akan tetapi sebenarnya i NTB komoditas cabai ini surplus.

‘’Akan tetapi karena distribusi ke Pulau Jawa yang harganya lebih mahal sehingga lebih banyak keluar, sehingga untuk kita juga terjadi defisit cabai di NTB tetapi Alhamdulillah pada hari ini harga cabai ini sudah menunjukkan stabil di Provinsi Nusa Tenggara Barat," jelasnya. (Marham)

Read More

Kasus Pengiriman PMI Ilegal ,Wagub Minta Diusut Sampai Tuntas, Pelaku Harus Diberi Efek Jera

Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah

KASUS pengiriman calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia hingga kapal tenggelam di Kepulauan Riau tidak boleh terus dibiarkan. Wakil Gubernur (Wagub)  NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., meminta kasus ini diusut sampai tuntas. Bahkan, pelaku atau calo yang mengirim PMI ilegal ke luar negeri itu ditangkap dan diberikan efek jera. 

Penegasan ini disampaikan Wagub Hj. Sitti Rohmi Djalilah usai melakukan  Audiensi dan Dialog Interaktif Dalam Rangka Kegiatan Temu Forum Anak Tingkat Provinsi NTB Tahun 2022 di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Rabu (29/6/2022).
 

Wagub tidak ingin kasus kapal-kapal tenggelam yang membawa PMI ilegal asal NTB tidak boleh terus dibiarkan dibiarkan. Terhadap kasus kapal yang membawa calon PMI tenggelam dan menimbulkan korban jiwa, lanjutnya, memerlukan ketegasan, sehingga para calo atau pihak-pihak yang memberangkatkan merke ke luar negeri mesti ditangkap.
 

Meski demikian, ujarnya, semuanya tergantung aparatur yang ada di dusun hingga desa. Dalam hal ini, ujarnya, kepala dusun atau kepala desa tidak sampai membiarkan masyarakatnya keluar negri, kemudian ditipu oleh orang.
 

Untuk itu, dalam melakukan itu semua masyarakat di tingkat bawah perlu diedukasi mengenai bahayanya bekerja keluar negeri tanpa melalui jalur resmi. Dalam memberikan edukasi ke masyarakat, pemerintah daerah, baik provinsi atau kabupaten/kota melakukan edukasi melalui posyandu.
 

‘’Di posyandu itu, ibu-ibu diingatin kalau mau kerja di luar jangan lewat prosedur yang tidak resmi. Prosedur resmi itu tidak menyulitkan kok, semuanya jelas ininya, mau jadi apa dan seterusnya. Makanya untuk mendapatkan satu yang baik harus usahalah, masak kita mau merem-merem sudah ada hasil. Kan usaha yang paling penting dalam memenuhi yang dibutuhkan, seperti cek kesehatan, segala macam. Itu kan untuk kebaikan kita,’’ ujarnya mengingatkan.
 

Selain itu, tambahnya, berangkat menjadi PMI lewat jalur resmi setiap PMI memiliki asuransi. Termauk setiap waktu bisa dihubungi keluarga, terjamin tempatnya. ‘’Makanya kita meyakinkan kalau kerja keluar harus yang terjamin dong. Masa kita tutup mata, keluarga kita yang keluar terus yang datang mayatnya, datangnya babak belur. Yang kayak-kayak begitu kan, masak kita mau membiarkan. Itu komprehensif semua penanganannya,’’ tegasnya.
 

Sebelumnya masyarakat Indonesia, khususnya di NTB dikejutkan dengan karamnya kapal yang mengangkut 30 PMI ilegal yang hendak  bekerja ke Malaysia dari Batam pertengahan Juni ini. 23 penumpang kapal dinyatakan selamat, 7 orang hilang dan belakangan 1 korban ditemukan dalam kondisi meninggal. Kejadian ini sudah dua kali terjadi di saat  kapal cepat yang membawa PMI ilegal tenggelam Desember 2021 lalu. (Marham)

Read More

Dampak Pemekaran, Pemkab Bima Minta Aset yang Sudah Dihibahkan Kembali Dihibahkan

 

Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri menyerahkan BMD pada Walikota Bima Muhammad Lutfhi sebagai dampakPembentukan Kota Bima tahun 2002 lalu di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis (30/6/2022).

PROSES penyelesaian hibah Barang Milik Daerah (BMD) dari Pemkab Bima ke Pemkot Bima sehubungan dengan terbentuknya Kota Bima sesuai UU Nomor 13 Tahun 2002 memasuki babak akhir. Pemkab Bima difasilitasi Pemprov NTB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri menyerahkan BMD ke Pemkot Bima di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis (30/62022).

Hadir pada penandatanganan Penandatangan Berita Acara Serah Terima dari Pemerintah Kabupaten Bima kepada Pemerintah Kota Bima ini Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Ketua DPRD NTB Hj. Isvie Rupaeda, Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Yudhiawan Wibisono, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, Walikota Bima Muhammad Luthfi, Wakil Bupati Dahlan M. Noer dan pejabat dari Pemkab Bima dan Pemkot Bima.

Pada kesempatan ini, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri meminta pada Pemkot Bima untuk menghibahkan lagi beberapa BMD pada Pemkab Bima, karena berkaitan dengan sejarah pembentukan Kabupaten Bima.

‘’Perlu kami sampaikan ada beberapa aset yang akan kami serahkan dan tentunya sesuai dengan hasil pembicaraan kedua pemerintahan yang memiliki keterkaitan sejarah dan tentunya merupakan bentuk pelayanan bersama antara dua pemerintaan yang ada, yang tentunya kami akan minta dihibahkan kembali,’’ ujarnya.

Menurutnya, aset yang minta dihibahkan kembali itu adalah RSUD Bima, Museum Asi Mbojo yang memiliki sejarah terhadap pembentukan Kabupaten Bima, bekas pendopo yang merupakan cagar budaya, Hotel Komodo. Sementara Kantor Balai Latihan Kerja yang bisa dimanfaatkan bersama oleh dua pemerintah daerah. Termasuk Sekretariat Dewan dan rumah dinas yang masih ditempati Wakil Bupati Bima.

Selain itu, Bupati Bima menyebut ada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bima yang masih mempergunakan aset yang diserahkan ke Pemkot Bima dan ada di wilayah Kota Bima. OPD itu adalah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Inspektorat, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri serta Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik).

‘’Sejumlah OPD yang berkantor di kota ini setelah kami serahkan aset kami, agar kami bisa pinjampakaikan lagi sampai dengan terbangunnya fasilitas kantor yang berada di wilayah Kabupaten Bima,’’ ujarnya.

Bupati juga minta dukungan dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bima, karena sejak mulai berkantor di wilayah kabupaten tahun 2018, pihaknya baru membangun Sekretariat Daerah dan 13 OPDi.

Atas dasar itu, pihaknya mengharapkan dukungan untuk membangun sejumlah OPD yang masih berkantor di wilayah Kota Bima.

Bupati menjelaskan, setelah rapat yang difasilitasi KPK 30 Mei 2022 yang lalu, pihaknya diberi kesempatan untuk melaksanakan verifikasi atas berita acara sejumlah aset 391 aset antara dua pemerintah, yakni Kabupaten Bima dan Kota Bima. Termasuk membentuk dua tim aset yang melakukan verifikasi bersama.

‘’Dan atas kerja tim sampai 20 Juni sudah diveriikasi aset sebanyak 246 aset ditambah 28 bangunan baru yang terbangun di atas tanah di 246 aset. Dan itu sudah kami tandatangani bersama Bapak Walikota tanggal 20 Juni yang lalu difasilitasi pemprov dan disaksikan Ibu Wagub,’’ ungkapnya.

Ditambahkannya, sesuai dengan kesepakatan Pemkab Bima dengan Pemkot Bima dalam konsultasi yang dilaksanakan ke Kementerian Dalam Negeri, pihaknya menyepakati bahwa BMD yang sudah clean and clear akan diserahkan ke Pemkot.

Terhadap aset yang masih ada permasalahan akan dilaksanakan rekonsiliasi lagi dan tetap mengharapkan pendampingan Pemprov dan BPKP Perwakilan NTB.

‘’Dari 391 yang sudah selesai terverifikasi yang tidak mendapatkan masalah, yaitu 246 objek. Di atas objek 246 ini terdapat 28 bangunan, sehingga jumlah yang kami tandatangani tanggal 20 Juni, yaitu 280 objek. Selain di 391 aset terdapat 15 objek BMD berupa tanah dan bangunan yang tercatat dalam BAP rekonsiliasi, namun tidak tercatat dalam neraca, tapi secara fisik dipergunakan oleh instansi pemerintah lainnya,’’ tambahnya.

Selanjutnya ada 28 objek BMD berupa bangunan dan gedung kantor dalam BAP rekonsiliasi terjadi pencatatan ganda. Belum lagi ada 8 objek BMD berupa tanah dan bangunan yang tercatat dalam rekonsiliasi, namun tidak ditemukan fisiknya. ‘’Objek ini juga menjadi catatan dalam hasil remkonsiliasi yang juga difasilitasi BPKP tahun 2011 lalu,’’ katanya.

Pihaknya juga mencatat ada 14 BMD berupa tanah bangunan, tanah usaha tercatat dalam BAP rekonsiliasi, tapi tidak tercatat dalam neraca Pemkab Bima. 6 objek BMD berupa tanah usaha, tercatat dalam BAP rekonsiliasi, namun sudah dipergunakan sebagai pergantian tukar guling tanah untuk pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah.

‘’Selanjutnya 11 BMD berupa tanah dan bangunan dan rumah dinas yang sudah lunas, untuk sewa beli sudah beralih status kepemilikannya. Kemudian ada 11 BMD berupa tanah bangunan yang tercatat dalam neraca saat ini dikuasai oleh pihak ketiga,’’ terangnya.

Menanggapi hal ini, Walikota Bima Muhammad Luthfi pada kesempatan itu, menyetujui permintaan dari Pemkab Bima yang akan melakukan pinjam pakai BMD yang sekarang menjadi aset Pemkot Bima. Termasuk kembali menghibahkan aset yang sebelumnya dikuasai Pemkab Bima dan diserahkan ke Pemkot Bima untuk dipergunakan bersama, asalkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Marham)

Read More

KLU dan Loteng Belum Diverifikasi Pusat Jadi Kabupaten Layak Anak

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) NTB Dra. T. Wismaningsih Drajadiah
 

Menjadi kabupaten/kota layak anak membutuhkan persyaratan yang tidak sedikit. Untuk menjadi provinsi layak anak, tentu kabupaten/kota di daerah itu mesti menjadi layak anak setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dari 10 kabupaten/kota di NTB, ada 8 kabupaten/kota yang sedang dilakukan diverifikasi oleh kementerian. Sementara Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Lombok Tengah (Loteng) belum dilakukan verifikasi oleh pihak kementerian.

‘’Untuk diverifikasi itu ada prosesnya, layak atau tidak. Mereka sekarang sedang diverifikasi, apakah layak atau tdak menjadi kabupaten/kota layak anak ,’’ ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) NTB Dra. T. Wismaningsih Drajadiah pada wartawan usai mengikuti Audiensi dan Dialog Forum Temu Anak di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Rabu (29/6/2022).

Anak-anak sekarang ini, ujarnya, sangat sensitif dan memperhatikan persoalan-persoalan anak yang terjadi di sekitanya. Termasuk kekerasan anak yang terjadi di keluarga hingga masalah banyak anak yang tergantung gadget dan lainnya. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut oleh pemerintah pusat bagaimana memenuhi kebutuhan yang menjadi hak-hak anak, seperti masalah sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang memperhatikan kebutuhan anak.

Atas dasar ini juga, tambah mantan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTB ini, 8 kabupaten/kota diverifikasi jadi kabupaten/kota layak anak di NTB oleh kementerian. Sementara Loteng dan KLU belum dilakukan verifikasi, karena dari hasil penilaian ada jawaban yang dianggap belum cocok oleh pemerintah pusat.

‘’Dari kementerian ada penilaian secara khusus. Ini sebenarnya pemahaman yang berbeda antara yang dimaksud dari kementerian dengan yanjg dimaksud kabupaten/kota, sehingga nilainya turun. Batasan 400 ke atas, baru bisa diverifikasi oleh pemerintah pusat. Ini KLU dan Loteng belum mencapai 400 ,’’ tambahnya.

Sementara yang menjadi indikator penilaian ada 5 klaster, yakni bidang kelembagaan, bidang pemenuhan hak-hak anak, bidang pendidikan, sarana dan informasi serta perlindungan. Dalam hal ini, informasi dan edukasi termasuk  informasi yang layak anak, pendidikan layak anak, hak-hak anak, perlindungannya, termasuk hak sipil di bawah koordinasi Dinas PMPD dan Dukcapil.

Disinggung banyaknya kasus eksploitasi anak, DP3AKB sekarang ini sedang membuat regulasi,  peraturan gubernur untuk mencegah pekerja anak. ‘’Termasuk anak-anak yang bekerja di lampu merah. Ini menjadi tugas banyak OPD, seperti DP3AKB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan. Ancaman yang mempekerjakan ini adalah ancaman pidana. Kasus ini selalu berulang, karena belum ditangani secara maksimal,’’ aku mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB ini. (Marham)

Read More