Potensi Bisnis dan Pariwisata Menjanjikan, 12 Perwakilan Negara di Amerika Latin akan Kunjungi NTB

PETA BENUA AMERIKA LATIN

POTENSI pasar ke negara-negara Amerika Latin masih belum digarap maksimal. Selama ini, pariwisata ataupun ekspor produk NTB menyasar negara Asia, Eropa dan hanya sedikit yang menyasar pasar Amerika.

Untuk itu menurut Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB dr. Hj. Nurhandini Eka Dewi, SpA., M.PH., ada 12 negara-negara dari Amerika Latin akan berkunjung ke NTB tanggal 21 sampai 24 Juni 2023. Acara kunjungan perwakilan negara-negara Amerika Latin ini difasilitasi oleh Direktorat Amerika II Kementerian Luar Negeri.  

‘’Dari ini, dua setara duta besar dan selebihnya adalah konsulat jenderal. Mereka akan berkunjung ke NTB tanggal 21 smpai 24 Juni 2023. Mereka akan berkunjung arahnya ke forum bisnis,’’ ujarnya saat dikonfirmasi di Kantor Gubernur NTB, Senin 19 Juni 2023.

Menurutnya,  dalam kunjungan itu, ada beberapa hal yang akan dibicarakan. Namun, fokus kunjungan dari mereka lebih pada forum bisnis. Salah satunya dengan menggelar seminar bisnis yang akan melibatkan perwakilan 12 negara Amerika Latin ini.

‘’Seminar bisnis ini akan dihadiri oleh OPD-OPD terkait dan eksportir-eksportir kita. Jadi mereka akan bertemu dengan pelaku UKM yang siap ekspor. Mereka juga akan memfasilitasi pameran kecil sambil makan malam di Pullman,’’ tambahnya.

Di samping itu, lanjunya, mereka akan mengunjungi objek wisata yang ada di NTB. Termasuk diperkenalkan dengan kebudayaan yang ada di NTB.

Ketika disinggung alasan Kementerian Luar Negeri mengarahkan perwakilan negara-negara Amerika Latin ke NTB, karena NTB memiliki potensi besar, namun promosi ke negara-negara Amerika  Latin belum terlalu masif. ‘’Jadi mereka bantu kita promosi ini. mereka datangkan duta besar untuk mempromosikan pariwisata kita, termasuk melihat kerjasama bisnis dengan para eksportir di NTB,’’ terangnya.

Mantan Asisten III Setda NTB ini juga mengakui, selama ini peluang bisnis atau ekspor produk asal NTB ke negara-negara Amerika Latin masih kurang. Jika ada pengiriman produk masih bsersifat perorangan, seperti  ekspor vanili sudah  ke Amerika Serikat.

Menurutnya, salah satu negara Amerika Latin yang potensial untuk dijajaki adalah Suriname. Suriname adalah negara kecil, tapi memiliki keterikatan batin yang kuat dengan Indonesia. ‘’Bisa jadi ada produk-produk kita yang mereka sukai. Kita buka peluang sebanyak-banyaknya menjual produk NTB ke luar,’’ ujarnya.

Begitu juga dengan wisatawan asal negara Amerika Latin, diakuinya masih belum terlalu banyak. Untuk itu melalui kesempatan ini, NTB bisa mempromosikan potensi wisata yang ada , sehingga banyak wisatawan dari Amerika Latin yang datang ke NTB. ‘’Selalu ada jalan dalam mempromosikan potensi yang dimiliki. Mereka sengaja memilih NTB untuk promosi pariwisata dan bisnis,’’ terangnya. (MARHAM)

Read More

Pertama di Dunia, Minta RT Diganti, Warga di Monjok Kota Mataram Gelar Referendum

Referendum mengganti Ketua RT di Lingkungan Monjok Perluasan, Kelurahan Monjok Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 21 Mei 2023. 

MERASA  tidak puas dengan kepemimpinan Ketua Rukun Tetangga (RT), warga RT 06 Lingkungan Monjok Perluasan, Kelurahan Monjok Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar referendum untuk menurunkan Ketua RT 06 Lingkungan Monjok Perluasan Drs. Syahril, M.Pd. Referendum mengganti kepengurusan RT ini merupakan yang pertama di Indonesia, bahkan di dunia.

Referendum difasilitasi Kelurahan Monjok digelar dua kali. Referendum pertama digelar tanggal 7 Mei 2023 di Masjid Mutiara Islam yang berada di kompleks perumahan Griya Panda Mutiara. Warga diberikan dua opsi, Lanjut atau Berhenti untuk kepengurusan RT di kompleks tersebut. Waktu itu, suaranya berimbang, yakni 29 suara.

Dalam menyalurkan suaranya, warga didatangi ke rumah masing-masing oleh petugas Linmas Kelurahan Monjok yang membawa potongan kertas, bolpoint dan kaleng kecil sebagai tempat menaruh kertas yang sudah ditulis. Warga yang sudah selesai menyalurkan hak pilihnya kemudian memasukkan kertas ke kaleng tersebut. 

Setelah melalui proses perhitungan di halaman Masjid Mutiara Islam dan disaksikan pengurus RT dan juga warga yang menghendaki perombakan kepengurusan RT, maka yang memilih RT tetap bertugas sampai akhir masa jabatannya sebanyak 29 suara. Begitu juga warga yang menghendaki pengurus RT berhenti mengumpulkan suara yang sama, yakni 29 suara.

Akhirnya, pihak kelurahan setelah menerima aspirasi dari warga yang menghendaki dilakukan kepengurusan RT meminta dilakukan referendum ulang. Pihak kelurahan pun menyetujui dilakukan referendum ulang dua minggu kemudian, yakni tanggal 21 Mei 2023. Pada kesempatan ini kedua belah pihak menyepakati apapun hasil pada referendum kedua akan diterima dengan lapang dada. Termasuk siap melakukan islah satu sama lain.

Dari hasil referendum ulang yang digelar Minggu, tanggal 21 Mei 2023, warga yang menyalurkan suara langsung menyalurkan aspirasinya di halaman Masjid Mutiara Islam. Beda dengan sebelumnya, warga didatangi petugas Linmas dan petugas dari Lingkungan dan Kelurahan. Dengan tetap difasilitasi pihak Lingkungan dan Kelurahan, warga menyalurkan hak suaranya sejak pukul 8.30 WITA hingga pukul 9.30 WITA atau setelah semua warga menggunakan hak pilihnya. Opsi pemilihan masih seperti sebelumnya, yakni RT Lanjut atau RT Berhenti. 

Warga yang belum menggunakan hak pilihnya didatangi petugas agar segera menggunakan hak pilihnya, sehingga proses penghitungan cepat dilakukan. Setelah melalui proses perhitungan yang transparan dan langsung di hadapan kedua kubu, diperoleh hasil yang memilih kepengurusan RT berlanjut sebanyak 36 orang, kepengurusan RT berhenti 24 orang dan abstain 1 orang dengan jumlah pemilih 61 warga. Itu artinya, kepengurusan RT 06 di bawah kepengurusan Drs. Syahril, MPd., masih akan tetap berlanjut sampai masa akhir jabatan. 

Kepala Lingkungan Monjok Perluasan H. Sanusi Rifaini, pada kesempatan tersebut, menegaskan, jika warga yang memilih kepengurusan RT Berlanjut lebih banyak dibandingkan dengan warga yang memilih kepengurusan RT Berhenti. Untuk itu, pihaknya mengingatkan pada warga melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Menurutnya, hasil ini merupakan kemenangan bersama, sehingga tidak perlu lagi kasus yang terjadi seperti sekarang ini. 

Diakuinya, sebagai kepala lingkungan banyak hal yang diurus. Untuk itu, dengan selesainya pelaksanaan referendum di RT 06 ini tidak ada lagi kasus-kasus serupa terulang kembali. Selain itu, pihaknya juga mengingatkan pada pengurus RT agar mendengar dan melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Termasuk menjalin kembali hubungan yang lebih baik dengan semua masyarakat. 

Begitu juga harapan semua warga yang meminta agar pihak RT rutin melakukan pertemuan dengan warga, sehingga rasa persaudaraan yang sebelumnya retak kembali terajut. 

Ditanya terkait penggunaan kata referendum, Sanusi menegaskan, itu adalah tidak masalah. Menurutnya, referendum adalah warga menyalurkan hak suaranya dalam memilih sesuai dengan pilihannya. Sementara kalau penggunaan kata pemilihan, dinilainya sekarang ini bukan pemilihan, tapi warga memilih apakah kepengurusan RT tetap berlanjut atau berhenti. 

Menanggapi hal ini, Ketua RT 06 Lingkungan Monjok Perluasan Syahril siap mengevaluasi diri dalam melanjutkan masa tugasnya. Termasuk siap terbuka dalam berbagai hal yang dipersoalkan, baik dari sisi penggunaan anggaran RT dan lainnya. (HAM)

Read More

Layani Rute Lombok -Singapura, Pemprov NTB akan Surati Kemenhub dan Kemenparekraf Keluarkan Izin Scoot Air

 

SEBAGAI salah satu Destinasi Super Prioritas (DSP) di Indonesia, keberadaan objek wisata andalan di NTB, khususnya Pulau Lombok belum didukung sepenuhnya oleh banyak penerbangan langsung. Apalagi mahalnya harga tiket pesawat sekarang ini membuat orang untuk berpikir bepergian ke satu daerah.

Begitu juga ke NTB, semenjak Covid-19 mewabah banyak maskapai menghentikan rute penerbangan langsung, baik dalam dan luar negeri ke Lombok. Bahkan, banyak juga di antara maskapai ini yang memangkas rute penerbangan akibat biaya yang membengkak. Salah satu rute penerbangan yang selama ini memiliki potensi besar adalah Singapura -Lombok. Sayangnya, untuk sementara rute ini masih belum mendapatkan izin dari pemerintah pusat untuk dibuka.

Untuk itu, Pemprov NTB seperti disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos., M.Si., pihaknya sudah menyiapkan surat ke pemerintah pusat agar rute Lombok -Singapura bisa dibuka lagi.

“Sekarang ini kami akan mengajukan surat ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) agar rute Lombok -Singapura bisa mendapatkan izin. Salah satu maskapai yang sudah bicara dengan kami adalah Scoot Air,” ujarnya saat dikonfirmasi di kantornya, Rabu (8 September 2022).

Mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB ini menyadari sekarang ini, merupakan saat yang sulit bagi maskapai penerbangan nasional. Terlebih dengan kondisi belum pulihnya perekonomian secara nasional yang ditambah kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi juga berpengaruh pada minat masyarakat untuk bepergian menggunakan pesawat.

Selain itu, ungkapnya, dari informasi yang diperolehnya, jika kebijakan pemerintah pusat yang belum mengizinkan maskapai dari luar melayani rute penerbangan ke beberapa bandara di Indonesia, termasuk ke NTB, karena ingin memberikan kesempatan kepada maskapai nasional untuk bangkit. Meski di satu sisi, dampak dari kebijakan ini harga tiket pesawat mahal dan berpengaruh terhadap pengguna jasa transportasi udara.

“Sekarang pemerintah membatasi bendera luar masuk Indonesia. Aturan ini dari Kementerian Perhubungan, karena maskapai Indonesia yang bendera merah putih perlu diselamatkan,” ungkapnya.

Sementara Scoot Air ini, ujarnya, adalah maskapai yang berbendera Singapura, sehingga pihaknya sangat mengharapkan Kementerian Perhubungan bisa memberikan izin maskapai ini melayani rute Lombok -Singapura.

Untuk itu, tambahnya, Pemprov NTB sudah menyiapkan surat yang akan dikirim langsung ke Menteri Perhubungan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar permintaan dari NTB ini bisa disetujui. “Suratnya sudah kita siapkan dan kita kirim ke Menteri Perhubungan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” ujarnya. (Marham)

Read More

Kasus Pengiriman PMI Ilegal ,Wagub Minta Diusut Sampai Tuntas, Pelaku Harus Diberi Efek Jera

Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah

KASUS pengiriman calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia hingga kapal tenggelam di Kepulauan Riau tidak boleh terus dibiarkan. Wakil Gubernur (Wagub)  NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., meminta kasus ini diusut sampai tuntas. Bahkan, pelaku atau calo yang mengirim PMI ilegal ke luar negeri itu ditangkap dan diberikan efek jera. 

Penegasan ini disampaikan Wagub Hj. Sitti Rohmi Djalilah usai melakukan  Audiensi dan Dialog Interaktif Dalam Rangka Kegiatan Temu Forum Anak Tingkat Provinsi NTB Tahun 2022 di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Rabu (29/6/2022).
 

Wagub tidak ingin kasus kapal-kapal tenggelam yang membawa PMI ilegal asal NTB tidak boleh terus dibiarkan dibiarkan. Terhadap kasus kapal yang membawa calon PMI tenggelam dan menimbulkan korban jiwa, lanjutnya, memerlukan ketegasan, sehingga para calo atau pihak-pihak yang memberangkatkan merke ke luar negeri mesti ditangkap.
 

Meski demikian, ujarnya, semuanya tergantung aparatur yang ada di dusun hingga desa. Dalam hal ini, ujarnya, kepala dusun atau kepala desa tidak sampai membiarkan masyarakatnya keluar negri, kemudian ditipu oleh orang.
 

Untuk itu, dalam melakukan itu semua masyarakat di tingkat bawah perlu diedukasi mengenai bahayanya bekerja keluar negeri tanpa melalui jalur resmi. Dalam memberikan edukasi ke masyarakat, pemerintah daerah, baik provinsi atau kabupaten/kota melakukan edukasi melalui posyandu.
 

‘’Di posyandu itu, ibu-ibu diingatin kalau mau kerja di luar jangan lewat prosedur yang tidak resmi. Prosedur resmi itu tidak menyulitkan kok, semuanya jelas ininya, mau jadi apa dan seterusnya. Makanya untuk mendapatkan satu yang baik harus usahalah, masak kita mau merem-merem sudah ada hasil. Kan usaha yang paling penting dalam memenuhi yang dibutuhkan, seperti cek kesehatan, segala macam. Itu kan untuk kebaikan kita,’’ ujarnya mengingatkan.
 

Selain itu, tambahnya, berangkat menjadi PMI lewat jalur resmi setiap PMI memiliki asuransi. Termauk setiap waktu bisa dihubungi keluarga, terjamin tempatnya. ‘’Makanya kita meyakinkan kalau kerja keluar harus yang terjamin dong. Masa kita tutup mata, keluarga kita yang keluar terus yang datang mayatnya, datangnya babak belur. Yang kayak-kayak begitu kan, masak kita mau membiarkan. Itu komprehensif semua penanganannya,’’ tegasnya.
 

Sebelumnya masyarakat Indonesia, khususnya di NTB dikejutkan dengan karamnya kapal yang mengangkut 30 PMI ilegal yang hendak  bekerja ke Malaysia dari Batam pertengahan Juni ini. 23 penumpang kapal dinyatakan selamat, 7 orang hilang dan belakangan 1 korban ditemukan dalam kondisi meninggal. Kejadian ini sudah dua kali terjadi di saat  kapal cepat yang membawa PMI ilegal tenggelam Desember 2021 lalu. (Marham)

Read More

Dampak Pemekaran, Pemkab Bima Minta Aset yang Sudah Dihibahkan Kembali Dihibahkan

 

Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri menyerahkan BMD pada Walikota Bima Muhammad Lutfhi sebagai dampakPembentukan Kota Bima tahun 2002 lalu di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis (30/6/2022).

PROSES penyelesaian hibah Barang Milik Daerah (BMD) dari Pemkab Bima ke Pemkot Bima sehubungan dengan terbentuknya Kota Bima sesuai UU Nomor 13 Tahun 2002 memasuki babak akhir. Pemkab Bima difasilitasi Pemprov NTB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri menyerahkan BMD ke Pemkot Bima di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis (30/62022).

Hadir pada penandatanganan Penandatangan Berita Acara Serah Terima dari Pemerintah Kabupaten Bima kepada Pemerintah Kota Bima ini Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Ketua DPRD NTB Hj. Isvie Rupaeda, Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Yudhiawan Wibisono, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, Walikota Bima Muhammad Luthfi, Wakil Bupati Dahlan M. Noer dan pejabat dari Pemkab Bima dan Pemkot Bima.

Pada kesempatan ini, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri meminta pada Pemkot Bima untuk menghibahkan lagi beberapa BMD pada Pemkab Bima, karena berkaitan dengan sejarah pembentukan Kabupaten Bima.

‘’Perlu kami sampaikan ada beberapa aset yang akan kami serahkan dan tentunya sesuai dengan hasil pembicaraan kedua pemerintahan yang memiliki keterkaitan sejarah dan tentunya merupakan bentuk pelayanan bersama antara dua pemerintaan yang ada, yang tentunya kami akan minta dihibahkan kembali,’’ ujarnya.

Menurutnya, aset yang minta dihibahkan kembali itu adalah RSUD Bima, Museum Asi Mbojo yang memiliki sejarah terhadap pembentukan Kabupaten Bima, bekas pendopo yang merupakan cagar budaya, Hotel Komodo. Sementara Kantor Balai Latihan Kerja yang bisa dimanfaatkan bersama oleh dua pemerintah daerah. Termasuk Sekretariat Dewan dan rumah dinas yang masih ditempati Wakil Bupati Bima.

Selain itu, Bupati Bima menyebut ada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bima yang masih mempergunakan aset yang diserahkan ke Pemkot Bima dan ada di wilayah Kota Bima. OPD itu adalah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Inspektorat, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri serta Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik).

‘’Sejumlah OPD yang berkantor di kota ini setelah kami serahkan aset kami, agar kami bisa pinjampakaikan lagi sampai dengan terbangunnya fasilitas kantor yang berada di wilayah Kabupaten Bima,’’ ujarnya.

Bupati juga minta dukungan dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bima, karena sejak mulai berkantor di wilayah kabupaten tahun 2018, pihaknya baru membangun Sekretariat Daerah dan 13 OPDi.

Atas dasar itu, pihaknya mengharapkan dukungan untuk membangun sejumlah OPD yang masih berkantor di wilayah Kota Bima.

Bupati menjelaskan, setelah rapat yang difasilitasi KPK 30 Mei 2022 yang lalu, pihaknya diberi kesempatan untuk melaksanakan verifikasi atas berita acara sejumlah aset 391 aset antara dua pemerintah, yakni Kabupaten Bima dan Kota Bima. Termasuk membentuk dua tim aset yang melakukan verifikasi bersama.

‘’Dan atas kerja tim sampai 20 Juni sudah diveriikasi aset sebanyak 246 aset ditambah 28 bangunan baru yang terbangun di atas tanah di 246 aset. Dan itu sudah kami tandatangani bersama Bapak Walikota tanggal 20 Juni yang lalu difasilitasi pemprov dan disaksikan Ibu Wagub,’’ ungkapnya.

Ditambahkannya, sesuai dengan kesepakatan Pemkab Bima dengan Pemkot Bima dalam konsultasi yang dilaksanakan ke Kementerian Dalam Negeri, pihaknya menyepakati bahwa BMD yang sudah clean and clear akan diserahkan ke Pemkot.

Terhadap aset yang masih ada permasalahan akan dilaksanakan rekonsiliasi lagi dan tetap mengharapkan pendampingan Pemprov dan BPKP Perwakilan NTB.

‘’Dari 391 yang sudah selesai terverifikasi yang tidak mendapatkan masalah, yaitu 246 objek. Di atas objek 246 ini terdapat 28 bangunan, sehingga jumlah yang kami tandatangani tanggal 20 Juni, yaitu 280 objek. Selain di 391 aset terdapat 15 objek BMD berupa tanah dan bangunan yang tercatat dalam BAP rekonsiliasi, namun tidak tercatat dalam neraca, tapi secara fisik dipergunakan oleh instansi pemerintah lainnya,’’ tambahnya.

Selanjutnya ada 28 objek BMD berupa bangunan dan gedung kantor dalam BAP rekonsiliasi terjadi pencatatan ganda. Belum lagi ada 8 objek BMD berupa tanah dan bangunan yang tercatat dalam rekonsiliasi, namun tidak ditemukan fisiknya. ‘’Objek ini juga menjadi catatan dalam hasil remkonsiliasi yang juga difasilitasi BPKP tahun 2011 lalu,’’ katanya.

Pihaknya juga mencatat ada 14 BMD berupa tanah bangunan, tanah usaha tercatat dalam BAP rekonsiliasi, tapi tidak tercatat dalam neraca Pemkab Bima. 6 objek BMD berupa tanah usaha, tercatat dalam BAP rekonsiliasi, namun sudah dipergunakan sebagai pergantian tukar guling tanah untuk pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah.

‘’Selanjutnya 11 BMD berupa tanah dan bangunan dan rumah dinas yang sudah lunas, untuk sewa beli sudah beralih status kepemilikannya. Kemudian ada 11 BMD berupa tanah bangunan yang tercatat dalam neraca saat ini dikuasai oleh pihak ketiga,’’ terangnya.

Menanggapi hal ini, Walikota Bima Muhammad Luthfi pada kesempatan itu, menyetujui permintaan dari Pemkab Bima yang akan melakukan pinjam pakai BMD yang sekarang menjadi aset Pemkot Bima. Termasuk kembali menghibahkan aset yang sebelumnya dikuasai Pemkab Bima dan diserahkan ke Pemkot Bima untuk dipergunakan bersama, asalkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Marham)

Read More

Ini Isi Buku ''Jokowi and The New Indonesia''

Buku Jokowi and The New Indonesia

Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membawa Indonesia masuk pada era baru dengan membentuk fondasi pembangunan yang kuat. Fondasi ini diharapkan dapat menciptakan peluang baru untuk mewujudkan “New Indonesia” sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa.

  

Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden G20 juga telah dimaknai Presiden Jokowi sebagai momentum pemulihan ekonomi dunia dengan tema besar 'Recover Together, Recover Stronger'. Setelah dunia berangsur-angsur pulih dari pandemi Covid-19, fondasi tersebut akan menciptakan kesempatan bagi Indonesia untuk dapat berlari lebih cepat. 

  

Demikian saripati diskusi bedah buku “Jokowi and the New Indonesia” yang ditulis oleh Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dan Tim Hannigan pada Jumat (5/10/2021). 

Pada acara yang diselenggarakan oleh Universitas Prasetiya Mulya dan Periplus Publishing Group tersebut, turut menjadi narasumber, staf pengajar Universitas Prasetiya Mulya Agus Sriyono, dan peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Edbert Gani Suryahudaya.

  

Darmawan mengatakan, pada lima tahun pertama pemerintahannya, Presiden Jokowi mulai menetapkan standar dan cara baru untuk mengejar berbagai ketertinggalan dari negara lain, terutama infrastruktur.

  

“Pak Jokowi mengubah cara pandang pembangunan dari yang bersifat Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris. Juga dalam hal keadilan, mulai dari keadilan sosial di bidang energi, sumber daya alam, pendidikan, dan perlindungan sosial,” kata Darmawan.

  

Dia pun menceritakan bagaimana Presiden Jokowi melihat daerah dengan kekayaan alam yang luar biasa tapi masyarakatnya terjerat kemiskinan terstruktur. Tidak mendapatkan akses air bersih, energi, konektivitas dan yang lainnya. Melihat fakta tersebut, beliau berani mengambil keputusan untuk membuka akses terhadap pendidikan, jalan, pelabuhan, bandara, air bersih dan energi.

 

"Dan ini betul-betul menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Contohnya PON yang baru saja berlangsung di Papua. Meskipun tidak memiliki fasilitas, saya melihat karakter tepo sliro dan dibangunlah daerah Papua sehingga PON XX sukses," tuturnya.

Bedah Buku Jokowi and The New Indonesia

Tak hanya itu, lanjut Darmawan, Presiden Jokowi juga fokus mengembangkan potensi di banyak sektor yang selama ini tenggelam menjadi aset tidur. Kebijakan tersebut bersumber dari karakter dan nilai-nilai yang membentuknya sejak hidup di bantaran sungai sampai menjadi pemimpin Republik.

 

Darmawan menambahkan, strategi membangun infrastruktur secara masif terbukti tepat. Ketika baru menjabat sebagai Wadirut PLN, Dia menemukan fakta bahwa pertumbuhan listrik terbesar ada di Provinsi Lampung, tepatnya di sekitar pintu keluar tol yang baru saja diresmikan.

 

"Hal ini menjadi bukti bahwa tujuan pembangunan yang selalu ditekankan oleh Pak Jokowi membawa hasil. Infrastruktur yang dibangun menumbuhkan sentral ekonomi baru dan mengangkat ekonomi masyarakat. Ini sesuai dengan visi beliau bagaimana Indonesia bisa bangkit bukan berdasarkan konsumsi, tetapi produktivitas," papar Darmawan.

 

Sementara Tim Hannigan yang bersama Darmawan menulis buku "Jokowi and the New Indonesia" menambahkan, selama ini kiprah Presiden Jokowi kurang diketahui oleh publik internasional. Melalui buku ini diharapkan masyarakat internasional mendapatkan gambaran utuh bagaimana Jokowi meletakkan fondasi "New Indonesia" untuk masa mendatang.

  

“Padahal, banyak akademisi, politisi, juga pebisnis internasional yang ingin mendapatkan gambaran lebih utuh tentang apa yang terjadi di Indonesia selama pemerintahan Jokowi,” ujarnya.

  

Sementara itu, pengajar Universitas Prasetiya Mulya Agus Sriyono menegaskan, pentingnya menyampaikan apa yang dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi ke dunia internasional. Apalagi, Indonesia perlu membuka ruang kerja sama dan investasi yang lebih besar.

  

“Apalagi, Indonesia sekarang adalah Ketua dari negara-negara G-20, negara dengan pendapatan tertinggi di dunia. Ada banyak kesempatan dan peluang bagi Indonesia, dan itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya,” kata Antonius.

  

Di sisi lain, peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Edbert Gani Suryahudaya menambahkan, bahwa pelibatan kaum muda dalam menyambut New Indonesia mutlak diperlukan. Terlebih karena Indonesia akan menerima bonus demografi yang sudah dimulai satu dua tahun terakhir ini dan akan berpuncak pada tahun 2030-an mendatang.

  

“New Indonesia ini adalah kesempatan besar bagi anak-anak muda, dan Presiden Jokowi telah membukakan ruang untuk itu. Dan anak-anak muda itu sekarang sudah bersifat transnasional dalam perspektif bisnis dan jaringannya. Di situlah saya melihat New Indonesia yang disajikan dalam buku ini sangat menjanjikan dan menggairahkan,” ujar Edbert.

  

Kepemimpinan Presiden Jokowi sepanjang periode pertama yang dilanjutkan pada periode kedua, adalah upaya mewujudkan Indonesia yang baru dan lebih dikenal dalam masyarakat internasional. Hasil kerja yang sudah ditorehkan mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, energi, infrastruktur, pariwisata, pangan, dan sebagainya ini, diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi anak muda menatap masa depan yang cerah. (*)

Read More

Kunjungi Gili Trawangan, Menparekraf Sandiaga Uno Berenang 100 Meter

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat berenang 100 meter menuju Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat, Kamis (6 Mei 2021) (Facebook, Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Zulkieflimansyah. 

Untuk memastikan eksistensi pariwisata kembali bergeliat di 3 Gili Kabupaten Lombok Utara,  Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno dan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., memilih cara tidak biasa mengunjungi gugusan pulau tersebut, yaitu berenang sejauh 100 meter dari perahu yang ditumpanginya ketika akan bersandar di Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara (KLU).

"Kami berenang untuk menikmati keindahan spot air laut yang jernih dan bersih di 3 Gili, dan merasakan suasana yang nyaman untuk mendapatkan masukan dari pelaku pariwisata di sini," kata Menparekraf dan Gubernur Zul, dalam kunjungan kerjanya ke NTB dalam rangka dialog dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, Kamis (6/5/2021).

Itu artinya, saat semua pintu dibuka pada tanggal 17 Mei mendatang, wisatawan dapat berkunjung dan berlibur ke Gili dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam mencegah Covid-19.

"Kami berkomitmen untuk bangkitkan dan pulihkan pariwisata di Gili, dengan beberapa program dan langsung dirasakan oleh masyarakat,"jelasnya.

Beberapa strateginya adalah memperbanyak event yang diminati wisatawan dalam negeri. Selama ini yang dilakukan fokus terhadap wisatawan mancanegara. Padahal masih banyak wisatawan nusantara yang belum tersentuh.

Rombongan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dan Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Zulkieflimansyah saat mengunjungi Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara, Kamis 6 Mei 2021. (Facebook Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Zulkieflimansyah)

Upaya lain, akan dibangun travel pattern, karena Gili merupakan Zona hijau, yang dapat di interkoneksikan dengan zona hijau lain seperti di Sanur Bali. Membangun kerjasama untuk menjual paket agar bisa menjadi alternatif sementara saat pandemi.

Selain itu, upaya lainnya adalah membangun pariwisata berkualitas dan berkelanjutan di NTB, sehingga harus ada dukungan dari semua pihak termasuk pelaku pariwisata ekonomi kreatif dan pemerintah.

"Termasuk berbagai fasilitas dan sarana prasarana dan penguatan ekonomi kreatif menjadi perhatian khusus kami, karena ini destinasi dunia,"tutupnya

Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Zulkieflimansyah, mengapresiasi semangat pemerintah pusat memberikan perhatian untuk menggairahkan kembali sektor pariwisata di NTB. 

Diakui Doktor Zul -- sapaan akrabnya  kunjungan Menparekraf sudah kedua kalinya. Kepedulian ini harus benar-benar dijaga, sehingga ke depan banyak program yang dapat membantu pelaku pariwisata memulihkan kembali geliatnya.

"Saya juga memberikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati KLU telah bersinergi bersama masyarakat setempat untuk dapat menjaga wilayahnya tetap dalam zona hijau. Ini menjadi modal untuk pariwisata," kata Doktor Zul.

Beberapa pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif menyambut baik kunjungan ini. Sehingga usulan konkrit dan masukan dapat segera dieksekusi oleh Pemda dan pusat.

Sebelumnya, dalam dialog Ketua Asosiasi Tiga Gili, Lalu Kusnawan mengaku sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin di area deetinasi wisata. Termasuk SOP untuk memasuki Gili telah dibuat bersama. "Bahkan kita sudah vaksin masal sebanyak 3.500 pelaku pariwisata," ungkapnya.

Ia juga menjelaskan pelaku pariwata terus berbenah dalam rangka upaya menggeliatkan pariwisata di KLU.

Mewakili rekan-rekannya ia meminta pemerintah juga membangun fasilitas umum seperti puskesmas yang layak dan berstandar untuk wisatan dan masyarakat di 3 Gili.

Ditambahkan Lalu Suratman pelaku pariwisata 3 Gili, berbagai upaya dan langkah telah dilakukan untuk memulihkan pariwisara. Sehingga ia meminta kolaborasi dan sinergi bersama semua stakeholder baik pusat dan daerah merecovery pariwisata agar membangkitkan ekonomi masyarakat juga.

Menurutnya KLU terutama di 3 Gili harus memiliki kultur sebagai branding destinasi wisata. Misalnya sport tourism, untuk menggelar event motorcross. " Apalagi wilayah di KLU cukup layak untuk event itu,"pintanya.

Karena menurutnya, membranding destinasi itu perlu waktu. Minimal 4 tahun, sehingga nantinya akan terkenal. Turut hadir dalam kunjungan kerja Menparekraf, Kepala Dinas Pariwisata NTB, Wakil Bupati KLU, Kapolres KLU dan rombongan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (Marham)

Read More

Corona dan Duka Industri Pariwisata di NTB

Inilah kondisi di Gili Trawangan pascamerebaknya Corona ke seluruh Indonesia. Kondisinya tidak seperti sebelum Corona mewabah seperti sekarang ini.

Virus Corona (Covid-19) mewabah ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Bahkan di Indonesia, jumlah korban terjangkit dan meninggal akibat virus ini terus bertambah. Wabah ini telah mempengeruhi seluruh sektor khususnya ekonomi. Sektor pariwisata termasuk di NTB paling terdampak. Pelaku industri pariwisata ketar ketir. Corona telah membawa duka yang mendalam bagi sektor pariwisata.

Penyakit akibat virus Corona telah menimbulkan kekhawatiran dan bahkan mencemaskan. Beberapa negara, sudah menutup negaranya dari masuknya warga asing. Juga mencegah warganya bepergian. Hal ini berdampak pada mobilitas warga untuk bepergian atau berwisata.

Kondisi ini juga berdampak pada pariwisata di NTB. Sektor ini semakin tertekan saat Pemprov NTB memberlakukan larangan masuk bagi kapal cepat langsung dari  Bali tujuan tiga gili awal pekan kemarin. Termasuk memperketat pemeriksaan kesehatan di pintu masuk utama, seperti di Lombok International Airport (LIA), Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Sape dan beberapa pelabuhan yang selama ini menghubungkan dengan daerah lain di Indonesia.

Kondisi ini bagi pelaku usaha di NTB, khususnya sangat berdampak. Seperti disampaikan General Manager (GM) KeRensia Villa Gili Air, Linda Widiya. Dampak virus Corona mengakibatkan bisnis pariwisata di kawasan tiga gili cukup berat pascapenetapan status siaga. Okupansi di KeRensia Villa Gili Air, per tanggal 16 Maret 2020 langsung 0 persen. Bahkan, sampai dengan 17 Maret 2020 pihaknya menerima pembatalan dari tamu yang sudah membuat reservasi sebelumnya.

Kerugian juga dialami karena banyak tamu membatalkan pesanan untuk periode Hari Raya Nyepi. Di mana periode tersebut, okupansi hotel biasanya naik dengan paket menginap untuk 4 hari. Menurut Linda, Gili Air adalah salah satu destinasi favorit bagi wisatawan saat libur Nyepi, khususnya untuk wisatawan dari Bali.

‘’Walaupun sudah kami info kalau gili masih buka, akan tetapi mereka tetap membatalkan reservasinya. Mereka lebih percaya pada pemberitaan media luar yang notabene media dari negara mereka sendiri,’’ ujar Linda. 

Penyebaran Covid-19 disebut memang berdampak besar. Dicontohkannya seperti kerugian senilai Rp114 juta yang dialaminya khusus untuk periode Maret lalu. Di sisi lain, efisiensi juga dilakukan pihaknya. Salah satunya dengan merumahkan karyawan yang akan dipanggil bekerja kembali jika kondisi telah membaik.

Menyikapi kondisi ini, pengusaha di Gili Trawangan saat bertemu Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., Rabu (19/3/2020) mengharapkan ada solusi terbaik bagi pengusaha di Gili Trawangan akibat Corona ini. Samsudin, salah satu pengusaha di Gili Trawangan  mengatakan isu Corona sangat sensitif terhadap kehidupan manusia dan bisnis pariwisata. Kebijakan menutup akses masuk bagi kapal cepat Bali - Gili sebagai antisipasi penyebaran pandemi Corona dianggap tidak berpihak. Sebab hanya gili saja yang ditutup, sedangkan jalur masuk melalui Bandara Internasional Lombok dan Pelabuhan Lembar masih terbuka.

Pihaknya juga mengharapkan adanya kebijakan keuangan menyangkut beban perusahaan. Misalkan, biaya beban BPJS bulanan yang tetap dibayar perusahaan meski di sisi lain perusahaan telah merumahkan sementara para karyawan. ‘’BPJS tetap bayar karena invoice dari mereka. Angkanya juga lumayan besar,’’ imbuhnya.

Keluhan senada juga disampaikan Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan. Menurutnya, banyak beban yang harus ditanggung para pengusaha pada kondisi sekarang ini. Ia menyebut, perhotelan di gili harus mengeluarkan biaya bulanan (biaya tetap dan biaya overhead) di kisaran Rp250 juta sampai Rp400 juta. Padahal pada saat yang sama, perhotelan tidak memiliki omzet.

GM Hotel Wilson's Retreat Gili Trawangan ini menyebut, mulai bulan ini perhotelan harus memutar otak membiayai operasional. Apabila manajemen tak memiliki saving, maka ia pastikan hotel harus membayar melalui beban utang.

Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah saat bertemu dengan pengusaha wisata di Gili Trawangan, Rabu (19/3/2020).

Hingga Minggu (22/3/2020) Lalu Kusnawan, mengungkapkan kondisi gili masih sepi dibandingkan situasi normal. Pasca-penutupan akses Bali - Gili (fast boat direct), wisatawan memilih keluar lantaran mispersepsi seolah gili akan ditutup total. Hanya ada beberapa wisatawan yang masih bertahan, dan mereka umumnya memilih tinggal (long stay) di gili karena tempat ini dinilai aman dari virus Corona. ‘’Sudah mulai masuk, di bawah 50 yang datang per hari. Perkiraan total wisatawan di tiga gili sekitar 200 orang,’’ sebutnya.

Dengan jumlah wisatawan ini, sudah barang tentu rasionya sangat minim dibandingkan ketersediaan hotel dan jumlah kamar. Di Gili Trawangan saja, jumlah tempat usaha (hotel dan restoran) di angka lebih dari 600 unit.

Di Hotel Wilson yang dikelolanya, Kus menyebut terdapat 3 kamar yang masih dihuni. Ketiganya didiami oleh wisatawan asing yang memilih long stay guess. Mereka sudah 1 pekan berada di Wilson dan belum berniat meninggalkan Lombok.

GM Hotel Wilson Retreat ini berharap, adanya persepsi yang sama dari seluruh elemen terkait gili. Bahwa gili boleh dimasuki oleh wisatawan asing dan domestik selama mereka lolos screening di pintu masuk dan keluar di dua tempat, yakni Pelabuhan Lembar dan Bandara Internasional Lombok.

GHA secara organisasi maupun GM hotel secara parsial, tetap mengkampanyekan gili. Gili sudah dipromosikan melalui sosial media, maupun dukungan awak media massa yang ada di NTB. ‘’Sejauh ini ada (wisman) yang tanya dan kami sudah jelaskan. Travel dan mereka kita yakinkan kalau bandara dan Pelabuhan Lembar tetap dibuka,’’ pungkasnya.

Terpisah, Kepala Disbudpar KLU, Vidi Ekakusuma melalui Kasi Pemasaran dan Analisa Pasar Wisata, Alwi Agusto, S.Si. M.Pd., mengatakan sejauh ini belum dapat memastikan jumlah persis wisatawan yang masih mendiami gili. Namun dari upaya pemantauan yang sudah dilakukan, tanggal 17 dan 18 Maret 2020 lalu sudah ada wisatawan yang masuk gili.

Pada tanggal 17 Maret 2020, tercatat 72 wisatawan meninggalkan gili dan 25 orang masuk ke gili. Sedangkan tanggal 18, yang keluar 27 orang dan masuk 21 orang.  ‘’Sebelum itu, tanggal 16 itu sebanyak 2.330 wisatawan meninggalkan gili namun datang sebanyak 828 orang. Sehingga praktis pada  tanggal 16 itu, masih ada sekitar 837 wisatawan di gili. Jumlah ini berangsur-angsur menurun seiring dengan masih belum pahamnya wisatawan dengan kondisi bahwa gili boleh dimasuki,’’ tandasnya.

Menanggapi itu, Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah, meyakinkan para pengusaha untuk tetap menatap masa depan pariwisata secara optimis. Ia berjanji akan memantau perkembangan setiap hari dengan disertai kebijakan yang terkini sesuai kondisi. ‘’Saya jujur saja, tidak ada yang ditutupi. Gili bagian dari komunitas yang lebih besar. Kadang ada krisis, ada masalah baru ada perubahan yang baik,’’ ujarnya.

Gubernur tidak secara spesifik menjawab usulan para pengusaha terkait sejumlah relaksasi. Namun ia juga tidak tinggal diam. Persoalan-persoalan tersebut akan dikomunikasikan dengan pemerintah pusat maupun lembaga terkait yang berwenang.

Pemda terus mengantisipasi dan mewaspadai penyebaran virus Corona ke NTB. Ia menjelaskan dampak virus Corona ini bukan hanya dirasakan di tiga gili, tetapi juga seluruh dunia. Bahkan, kata gubernur, hampir semua negara Eropa mengalami hal yang sama.

Ia kembali menjelaskan dibatasinya wisatawan yang datang menggunakan kapal cepat dari Bali langsung menuju tiga gili, karena ketidakmampuan mengontrol secara efektif semuanya. Kebijakan ini, kata Dr. Zul tentu akan berdampak dari sisi ekonomi.

Tetapi yang penting, Pemda memproteksi masyarakat NTB secara keseluruhan. Karena virus Corona ini menyebar sangat cepat. Apabila wisatawan yang berkunjung ke NTB khususnya ke tiga gili datang lewat bandara, maka akan mudah diidentifikasi. 

‘’Oleh karena itu, ketimbang kita menyesali kemudian. Minimal akses ini (Bali - Tiga Gili) ditutup sementara. Tapi bukan berarti gilinya tertutup atau lockdown. Aksesnya kita pusatkan melalui bandara dan Pelabuhan Bangsal,’’ terangnya. (Bayu/Johari/Nasir/Ekbis NTB)

Read More

UNESCO Global Geopark Terkesima Keindahan Lombok

Peserta APGN ke 6 tahun 2019 di NTB pose bersama

PRESIDENT UNESCO Global Geopark (UGG), Guy Martini mengungkapkan bahwaPulau Lombok adalah tempat yang terindah. Pantai yang bersih dan laut yang biru begitu memanjakan mata.
"Saat menginap di Gili Terawangan, dari jendela tempat tidur kami dapat menyaksikan indahnya laut yang biru dan bersih. Seolah tak pernah diguncang gempa", ungkapnya saat menghadiri makan malam (welcome dinner) di halaman kantor Gubernur NTB, Senin malam (2/9/2019).

Di depan Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah,  Wakil Gubernur Dr. Hj. Rohmi Djalilah, Kapolda, Danrem 162, kepala OPD lingkup Pemprov  NTB dan perwakilan 800 peserta Geopark Tambora di Asia Pacific Geopark Network (APGN) 2019, Martin memuji pelaksanaan kegiatan ini.

Menurut pria asal Perancis ini, saat tiba di Pulau Lombok, pada hari pertama ia beserta peserta APGN 2019 lainnya menghabiskan waktu di gili selama tiga hari. “Kami disambut dengan baik dan  disuguhi acara yang megah,” jelasnya.

 Guy Martin juga memuji  upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang sudah berjalan kurang lebih setahun ini.

Ia mengatakan musibah gempa bumi serta seluruh proses rehab rekon oleh pemerintah dan masyarakat NTB terus ia pantau perkembangannya. Masyarakat NTB bisa bergerak cepat untuk menjalani hidup seperti biasa dan secara normal.

President UNESCO Global Geopark, Guy Martini

Sementara itu peserta APGN 2019 asal negara Cina Maggie, mengaku pasca gempa bumi yang melanda Lombok-Sumbawa, rehab dan rekonnya begitu cepat. Pemerintah dan masyarakat sudah sangat baik bekerja membangun kembali Lombok.”Sungguh kerja bagus dari pemerintah,” ungkap Maggie.

''Kami mendengar tentang gempa di Pulau Lombok Indonesia.  Namun ini bukan berita yang besar di negara saya,'' tambahnya.

Menurutnya gempa bumi di Lombok Indonesia, tidak membuat dirinya dan peserta APGN 2019 untuk datang ke Lombok. “Di sini sangat indah dan banyak pantai,” pujinya.

Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah  saat memberikan sambutan, diawalinya dengan menyampaikan sebuah ilustrasi untuk mengekspresikan perasaan masyarakat di NTB.

"Setiap hari di tempat kami, seekor rusa terbangun dan dia tahu bahwa dia harus berlari melebihi dari larinya Macan. Kalau tidak dia akan terbunuh. Begitu juga seekor macan, dia harus dan dia tahu bahwa harus berlari lebih cepat dari rusa atau dia akan kelaparan, Jadi tidak masalah kalian itu macan atau rusa, ketika matahari terbit sebaiknya kalian lari " ungkap Doktor Zul sapaan akrabnya

Cerita sederhana ini, menurut gubernur, benar benar mengekspresikan perasaan dan keinginan masyarakat NTB setelah satu tahun lalu dihantam oleh gempa bumi. banyak masyarakat kehilangan nyawa, namun gempa bumi telah menuliskan cerita sederhana, bahwa masyarakat NTB harus mampu berharmoni dengan lingkungan, dengan bumi dan belajar bagaimana untuk mengubah alam dan masyarakatnya.

“Kami hidup tanpa  previllage, kami tidak mempunyai banyak pilihan kecuali mengubah diri kami menjadi komunitas yang ramah terhadap masyarakat pebisnis,ramah terhadap investasi dan juga ramah terhadap pengunjung yang tertarik berkunjung ke tempat kami di Lombok dan Sumbawa,” tutur Doktor Zul penuh hangat.

Terlepas dari semua itu,  gubernur ingin masyarakat NTB menjadi sangat senang untuk tinggal di Pulau  Sumbawa dan Lombok yang cantik. Karenanya, masyarakat merasa sangat beruntung dan terhormat sebagai tuan rumah diselenggarakan event internasional yang dikemas dalam Asia Pasifik Geopark Network (APGN) Symposium 2019.

“Atas nama masyarakat NTB, kami menyambut kehadiran seluruh para peserta simposium ke 6 APGN  ditempat kami, dan kami berharap dengan pertemun ini kita dapat belajar dan berubah bersama untuk mendapatkan dunia yang lebih baik dan mengerti tentang geopark dan dampak langsungnya terhadap masyarakat kami,'' tutup gubernur. (Diskominfotik NTB)

Read More

Gubernur NTB Belajar Tangani Bencana ke Australia

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan istri, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah mengapit Direktur National Critical Care and Trauma Response Centre, Prof. Len Notaras (tengah) dalam lawatan ke Darwin, Northern Territory, Australia, Senin, 24 Juni 2019.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Senin, 24 Juni 2019, memenuhi undangan Pemerintah Northern Territory (NT), Australia. Kunjungan ini digelar guna melihat kesiapan pemerintah setempat dalam menghadapi berbagai bencana.

Gubernur diagendakan akan berada di Australia hingga Jumat, 28 Juni 2019 mendatang. Di hari pertama kunjungannya, Gubernur berkunjung dan menggelar pertemuan di National Critical Care and Trauma Response Center, Darwin.

Doktor Zul pun menerangkan makna kunjungannya kali ini. Menurutnya Northern Territory merupakan salah satu daerah yang menjadi tetangga terdekat NTB. Penerbangan Lombok-Darwin hanya memakan waktu sekitar satu setengah jam saja.

Menurut Doktor Zul, agenda kunjungan ini memiliki makna penting sebagai sebuah proses pembelajaran mengenai kebijakan mitigasi bencana. Sebagai daerah yang rawan gempa, NTB tentunya membutuhkan kebijakan mitigasi bencana yang andal. Berkunjung ke Northern Territory, menurut Doktor Zul, telah memberikan gambaran mengenai berbagai pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana.

“Mereka sadar kawasan ASEAN sangat rawan bencana. Karenanya Australia menempatkan badan bencananya di Darwin yang sangat dekat dengan negara-negara ASEAN sebagai bentuk persiapan mereka kalau ada bencana di Australia dan negara-negara tetangganya,” ujar Gubernur.

Di National Critical Care and Trauma Response Centre, Darwin, Gubernur mendapatkan gambaran bagaimana kebijakan penanganan bencana benar-benar telah dipersiapkan. Berbagai kebutuhan warga di saat bencana, telah dipersiapkan. Nantinya, pasokan kebutuhan ini siap didistribusikan jika sewaktu-waktu bencana datang.

Gubernur juga melihat sendiri bagaimana makanan-makanan siap konsumsi telah disiapkan untuk tim dan warga dalam kondisi darurat bencana. Tidak hanya makanan, berbagai kebutuhan lain seperti tenda berbagai ukuran, obat-obatan, selimut dan kebutuhan lainnya sudah tersedia. Bahkan, kebutuhan seperti boneka untuk anak-anak kecil di daerah bencana juga sudah ada.

“Lengkap banget dan sudah ready dari sekarang. Jadi kalau ada bencana mereka sudah sangat siap,” tegas Gubernur.

Bagi Gubernur, kesiapan semacam ini tentu menjadi hal yang harus diadaptasi di daerah NTB yang juga merupakan daerah rawan bencana. Karenanya, agenda lawatan ke Northern Territory itu dimanfaatkan pula untuk meminta dukungan agar pemerintah setempat bisa memberikan edukasi dan pelatihan menghadapi bencana.

“Mereka akan dengan senang hati untuk melatih orang-orang kita di Darwin untuk sigap dan siaga bencana. Atau melatih orang-orang kita dalam jumlah lebih banyak di NTB,” pungkasnya.

Selain mengunjungi National Critical Care and Trauma Response Centre, Darwin, Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul ini juga menggelar kunjungan kehormatan ke Konsulat Jenderal RI di Darwin, Dicky D. Soerjanatamihardja. Lalu, berlanjut dengan agenda kunjungan serta pertemuan dengan jajaran civitas academica Charles Darwin University.

“Konjen Indonesia akan membantu untuk membuka akses pendidikan dan training di NT. Juga memberikan pelatihan agar anak-anak muda NTB bisa bekerja di NT,” sebutnya. Sementara, dari kunjungannya ke Charles Darwin University, Doktor Zul juga mengabarkan bahwa perguruan tinggi terkemuka itu membuka kesempatan bekerjasama dengan NTB. “Mereka memperlihatkan apa-apa saja yang mereka bisa lakukan untuk NTB,” tandasnya. (Humas NTB)

Read More

Gubernur NTB Dr. Zul Lantik Iswandi sebagai Penjabat Sekda NTB

Gubernur Dr. Zul Lantik Iswandi sebagai Penjabat Sekda NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Kamis (13/6/2019)

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., melantik Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB Ir. H. Iswandi, MSi., sebagai Penjabat Sekda NTB. Pelantikan dilakukan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Kamis (13/6/2019). Pelantikan ini dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB.

Dihubungi usai dilantik, Penjabat Sekda NTB Ir. H. Iswandi, MSi., bertekad mensukseskan apa yang menjadi kebijakan pimpinan, dalam hal ini Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., dan Wakil Gubernur Dr. Ir. Hj. Rohmi Djalilah, MPd. Apalagi tugas seorang sekda NTB melaksanakan apa yang sudah ditetapkan pimpinan.

‘’Saya harus fokus membawa birokrasi ini untuk dapat menyukseskan apa yang menjadi kebijakan dari pada pimpinan,” jelasnya pada wartawan usai dilantik sebagai Penjabat Sekda NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Kamis (13/6/2016).

Meski demikian, Iswandi yang juga Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB ini memiliki komitmen awal untuk mensosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB periode tahun 2018 – 2023. Terlebih, RPJMD tahun 2019-2023, disusun dengan maksud mengarahkan penyelenggaraan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Termasuk, pelaksanaan pembangunan di NTB sesuai dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur periode 2019-2023 dan dilanjutkan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

Tidak hanya itu, Iswandi juga mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB bekerjasama menuntaskan pekerjaan yang belum selesai.  Dialam hal ini, akunya, banyak hal yang harus diselesaikan, terutama terkait dengan perubahan APBD 2019, kemudian APBD 2020 semua memerlukan kerja bersama dengan semua SKPD untuk dapat menuntaskan pekerjaan, karena ini yang akan memantapkan jalannya pembangunan NTB pada tahun yang akan datang.

Di sisi lain, tambah mantan Kepala Biro Umum Setda NTB ini, sesuai dengan RPJMD, pengelolaan pendapatan daerah  setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Termasuk, penerapan pelayanan prima pada unit pengelola melalui upaya penggalian dan pengembangan sumber penerimaan daerah, serta penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah.

Meski demikian, ujarnya, pajak daerah mengalami progress yang baik, hanya saja sumber retribusi dan yang lainnya perlu kerja keras untuk dioptimalkan. Untuk itu, sumber–sumber retribusi, sumber penerimaan yang lain perlu kerja keras untuk  mengoptimalkan ke depan, sehingga biaya–biaya yang diperlukan untuk pembangunan itu cepat diwujudkan. (Marham)

Read More

Muazzin, Caleg PKPI Dapil Ampenan, Pelajar Berprestasi dan Duta Agama Jadi Fokus Perhatian

Muazzin, Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Mataram Daerah Pemilihan Ampenan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Minimnya perhatian terhadap pelajar berprestasi yang mewakili nama daerah di tingkat provinsi menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi Muazzin, calon anggota legislatif (caleg) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Daerah Pemilihan Ampenan untuk DPRD Kota Mataram. Begitu juga terhadap duta-duta daerah di bidang agama, seperti qori dan qori’ah yang membela Kota Mataram di tingkat provinsi dan nasional masih belum diperhatikan maksimal.

‘’Insya Allah, jika saya terpilih, para pelajar berprestasi akan kami perjuangkan mendapatkan perhatian dari pemerintah. Begitu juga dengan para qori dan qori’ah, baik yang sudah berprestasi maupun dalam masa pembinaan, insya Allah akan kami perjuangkan pula,’’ ujar Muazzin, yang juga pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kecamatan Ampenan ini, Jumat (12/4/2019).

Alasan dirinya fokus memperhatikan pelajar berprestasi bukan tanpa alasan. Pengalamannya saat tiga anaknya dan anak-anak Kota Mataram berprestasi lainnya mewakili NTB di level nasional belum begitu diperhatikan oleh pemerintah. Padahal, saat bertanding di level nasional mengikuti olimpiade adalah membawa nama daerah. Hal inilah yang menjadi fokus perhatian dirinya, jika terpilih sebagai anggota DPRD pada pemilihan umum, 17 April.

Bagaimana pun sebagai duta daerah, tambahnya, anak-anak berprestasi ini mesti dapat perhatian, terutama untuk biaya keberangkatan. Diakuinya, selama ini, pihak sekolah sering dihadapkan dengan keterbatasan dana saat mengirim siswanya mengikuti olimpiade yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan di luar daerah. Padahal dengan mengirim siswa mengikuti olimpiade ke tingkat nasional ingin menunjukkan pada nasional, jika prestasi anak-anak Kota Mataram tidak kalah dengan anak-anak di daerah lain. Akibat keterbatasan dana, ujarnya, pihak sekolah dan orang tua harus urunan dana agar siswa bisa mengikuti olimpiade di luar daerah.

‘’Ya minimal, anak yang bertanding dibelikan tiket perjalanan. Syukur-syukur nanti, kalau orang tua/pendamping bisa juga ditanggung,’’ harapnya. ‘’Insya Allah, kalau terpilih dan diperbolehkan oleh aturan, dana aspirasi juga akan kita siapkan untuk itu,’’ tambahnya.

BACA JUGA :  Muazzin Caleg PKPI Dapil Ampenan Maju untuk DPRD Kota Mataram

Dirinya juga prihatin terhadap nasib qori dan qori’ah asal Kota Mataram yang masih belum mendapat perhatian maksimal. Dalam hal ini, dirinya tidak ingin para qori dan qori’ah yang akan mewakili Kota Mataram diperhatikan saat akan mengikuti Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) atau Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) saja. Paling tidak, harapnya, pemerintah bisa memperhatikan qori dan qori’ah atau LPTQ yang menaunginya, agar pembinaan terus dilakukan.

Untuk itu, ujarnya,  jika terpilih sebagai anggota DPRD, masalah pendidikan dan agama akan kami upayakan. Namun, jika masih belum diberikan amanah, dirinya mengharapkan pada anggota DPRD terpilih nanti fokus memperhatikan masalah pendidikan, khususnya pengiriman siswa berprestasi yang membawa nama Kota Mataram di luar daerah. Selain itu, pihaknya juga tetap memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan warga Kota Mataram sesuai dengan visi yakni, menjadikan Kota Mataram ke arah yang agamis, adil dan bersatu melalui transformasi mental.

Begitu juga dengan misi yang harus dilakukan, yakni menjalin silaturahim yang berkelanjutan kepada seluruh masyarakat, bersama-sama melakukan pembinaan mental masyarakat, terutama generasi muda. Selain itu, ikut menjembatani pembinaan Usaha Kecil dan Menengah, baik dalam pemberian modal maupun pengelolaan manajemen. Termasuk, ikut membantu dan merasakan situasi yang terjadi di masyarakat (suka dan duka). Tidak hanya itu, berupaya membantu pemerintah mengantisipasi dan mengurangi angka kenakalan remaja yang cukup memprihatinkan. Dicontohkannya, masalah remaja yang banyak mengonsumsi minuman keras, pecandu narkoba, perjudian, LGBT  dan lainnya perlu didekati agar tidak mengulangi kegiatan berbau negatif. (Marham)

Read More

Gubernur Dr. Zul Akui Tambora Punya Tempat Khusus di Hati Masyarakat Internasional

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah memberikan sambhutan pada pembukaan Festivak Geopark Tambora di Kota Bima, Selasa (9/4/2019)

Menyajikan Gunung Tambora ke dunia bukanlah hal yang berat. Karena Tambora sudah memiliki tempat khusus di hati masyarakat internasional. Khususnya di Eropa. Demikian Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah saat membuka Festival Geopark Tambora di Museum Asi Mbojo Kota Bima, Selasa (9/4/2019).

Gubernur menambahkan, di Eropa bahkan ada museum khusus tentang Gunung Tambora. "Di sana dipamerkan sejarah meletusnya tambora. Bahkan kekayaan alam dan budaya juga ditampilkan di sana. Karena letusan Tambora punya andil besar terhadap terbentuknya Eropa hari ini," ujar gubernur.

Gubernur juga mencontohkan wisata gunung batu El Spring yang ada di Australia. El Spring banyak dikunjungi oleh wisatawan padahal hanya berupa gunung batu dan suhu di sana pun lebih panas dari suhu di Tambora. Tapi anehnya, tambah gubernur, banyak wisatawan yang datang berkunjung ke sana.

"Tambora punya banyak hal yang bisa ditawarkan kepada wisatawan. Bima dan Dompu hanya butuh menghadirkan narasi-narasi yang dapat menarik wisatawan untuk datang. Seperti yang dilakukan di El Spring," ujar gubernur yang akrab disapa Doktor Zul itu.

Dalam kesempatan itu, Doktor Zul juga memberikan 50 beasiswa kepada putra putri Bima dan Dompu, yang memenuhi kualifikasi untuk belajar geopark di Universitas  Padjajaran dan Malaysia.

Senada dengan Gubernur NTB, Walikota Bima Muhammad Lutfi, SH yang juga hadir, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten / kota, yang telah bekerja keras, sehingga terwujud pencanangan Rinjani sebagai geopark internasional dan Tambora menjadi yang ke 5 (lima) di Indonesia.

Sementara itu, Wakil Bupati Bima H. Dahlan M. Nur menjelaskan  upaya membangun sinergi mewujudkan cita-cita bersama menjadi geopark internasional ke 5 bukanlah hal yang mudah.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam bidang pariwisata di Pulau Sumbawa selama ini antara lain adalah, karena terlalu jauhnya bandara dari beberapa destinasi pariwisata. Seperti halnya Tambora, sehingga destinasi wisata di sekitar Tambora yang spot alamnya luar biasa indah tidak terekspose dan tidak bisa dijangkau secara maksimal oleh wisatawan. (Humas NTB/Marham)

Read More

Muazzin, Caleg PKPI Dapil Ampenan, Maju sebagai Caleg Atas Desakan Masyarakat

Calon Anggota DPRD Kota Mataram Daerah Pemilihan Ampenan dari PKPI Muazzin 

Tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD di Daerah Pemilihan Kota Mataram. Selama ini dirinya tidak terlalu peduli dengan hiruk pikuk politik, baik di tingkat daerah dan nasional. Apalagi ada anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang tertangkap aparat penegak hukum, karena terlibat korupsi atau tertangkap saat Operasi Tangkap Tangan(OTT) oleh KPK.

"Saya tidak terlalu berambisi menjadi anggota DPRD. Saya mau sekarang ini karena desakan masyarakat. Bahkan, saya disiapkan tempat khusus untuk maju di pemilihan ini dan tidak harus membayar partai," ujar calon anggota DPRD Kota Mataram Daerah Pemilihan Ampenan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Muazzin.

Menurutnya, dirinya pada Pemilu 2014 banyak menerima tawaran maju sebagai calon anggota legislatif dari beberapa partai. Namun, semua ditolak dengan halus. Alasan belum mau berpolitik dan konsentrasi pada pekerjaan membuat dirinya harus menolak tawaran untuk berpolitik dulu.

Meski demikian, pada Pemilihan Umum tahun 2019 ini, dirinya menerima tawaran untuk maju sebagai calon anggota DPRD. Maju sebagai calon anggota DPRD pun tidak diputuskannya sendiri, tapi berdasarkan pertimbangan dari keluarga dan warga di lingkungan tempat tinggalnya. Setelah mendapat persetujuan, barulah dirinya berani memutuskan untuk maju dan mengurus persyaratan maju sebagai caleg ke KPU Kota Mataram. Termasuk melengkapi sejumlah persyaratan lain, seperti surat keterangan bebas narkoba dan lainnya.

Sebagai mantan kepala lingkungan, dirinya memahami apa yang menjadi persoalan dan apa yang dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, ketika dirinya nanti diamanahkan lolos sebagai anggota DPRD, kebutuhan masyarakat harus diprioritaskan. Apalagi apa yang disampaikan di hadapan masyarakat terutama visi dan misi menjadi anggota DPRD merupakan sebuah amanah atau janji yang harus dipenuhi.

Menurutnya, amanah dan janji yang disampaikan saat bertemu dengan masyarakat harus dipenuhi. Jika tidak, amanah dan janji-janji ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT di hari kemudian. Untuk itu, sebagai calon anggota DPRD Kota Mataram, melalui visinya bertekad menjadikan Kota Mataram ke arah yang agamis, adil dan bersatu melalui transformasi mental.

Dalam menggapai visi ini, ujarnya, ada beberapa misi yang harus dilakukan. Pertama, bagaimana menjalin silaturahim yang berkelanjutan kepada seluruh masyarakat, bersama-sama melakukan pembinaan mental masyarakat, terutama generasi muda. Selain itu, ikut menjembatani pembinaan Usaha Kecil dan Menengah, baik dalam pemberian modal maupun pengelolaan manajemen.

Meski demikian, jika terpilih sebagai anggota DPRD Kota Mataram, membantu dan ikut merasakan situasi yang terjadi di masyarakat (suka dan duka) mesti dilakukan. Dalam arti, saat turun ke masyarakat tidak hanya saat kampanye semata, namun ketika terpilih tidak pernah turun. Hal inilah yang coba dihindari. 

Selain itu, dirinya juga berupaya membantu pemerintah mengantisipasi dan mengurangi angka kenakalan remaja yang cukup memprihatinkan. Dicontohkannya, masalah remaja yang banyak mengonsumsi minuman keras, pecandu narkoba, perjudian, LGBT  dan lainnya perlu didekati agar tidak mengulangi kegiatan berbau negatif. 

‘’Selain itu, Insya Allah kalau terpilih, perhatian pada pelatih qori dan qoriah, guru ngaji, anak berprestasi di bidang pendidikan dan olahraga juga akan kami perhatikan. Termasuk, memberikan bimbingan dan monitoring berkelanjutan pada pelaku UKM ke arah yang lebih maju,’’ ujarnya. (Marham)

Read More

Gubernur Kembali Rombak Komposisi Pejabat

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah melantik dan mengambil sumpah pejabat yang dilantik di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Jumat (29/3/2019).

Sebanyak 59 pejabat Lingkup Pemerintah Provinsi NTB,  dilantik Gubernur,  Dr. H. Zulkieflimansyah,  Jum'at (29/03/2019) malam. Pejabat yang dilantik di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB itu terdiri dari 5 pejabat Tinggi Pratama,  31 Pejabat Administrator dan 23  Pejabat Pengawas.

Salah satu pejabat Tinggi Pratama yang dilantik Gubernur Doktor Zul adalah Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Provinsi NTB,  Najamuddin,  S. Sos., M. M.

Selain Kepala Biro Humas Protokol, Pejabat Tinggi Pertama yang dilantik Gubernur antara lain, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Ir. Wedha Magma Ardi, MT, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang. Sedangkan Kepala Dinas PUPR yang dilantik adalah Ir. H.  Azhar,  MM. Selanjutnya, Sadimi,  ST.,  MT menduduki Jabatan sebagai Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.  Staf Ahli Bidang Ekonomi,  Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan ditempati Chairul Mahsul, SH., MH yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Pada pelantikan yang diawali pengambilan sumpah Jabatan itu,  Gubernur menjelaskan sebenarnya belum akan melakukan rotasi dan pengisian jabatan hingga selesai Pemilu, 17 April 2019 mendatang.  Namun, berdasarkan diskusi dan masukan, bahwa ada tugas dan kerja-kerja besar yang mendesak dilakukan,  maka pelantikan tersebut harus segara dilaksanakan.

"Selamat kepada pejabat yang menempati posisi yang baru. Semoga amanah in dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ucap Doktor Zul.

Doktor Zul menjelaskan, kalau pada pelantikan sebelumnya, pejabat yang dilantik sebagian besarnya berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Kali ini yang kita akomodasi adalah yang dari Bappenda. Kalau ada dinas lain yang masih kosong dan belum terisi saat ini,  pada kesempatan lain akan diberikan prioritas sebagaimana Bappenda pada hari ini," ungkapnya.

Untuk pergantian dan pengisian jabatan kata Gubernur membutuhkan waktu yang lama. Sebab,  untuk menggantikan pejabat yang dirotasi ke posisi lain membutuhkan kajian. Sehingga, penempatan posisi yang ada, benar-benar sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang, alias tidak sembarangan.

"Semoga dengan RPJMD yang baru, target yang baru, saya kira akan ada dinamika. Mudah-mudahan NTB Gemilang bisa direalisasikan dengan SDM-SDM di NTB ini yang luar biasa," harap Gubernur di hadapan pejabat yang dilantik dan kepala OPD yang menyaksikan pelantikan tersebut.

Pelantikan tersebut diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik. (Marham/Humas NTB)

Read More

MotoGP Indonesia, Ajang Menarik Minat Wisatawan Domestik dan Mancanegara

Presiden Joko Widodo didampingi Menpora Imam Nahrawi menerima Chief Executive Officer (CEO) Dorna, Carmelo Ezpeleta, dan Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M. Mansoer, dan beberapa Pembalap MotoGP, di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (11/3/2019). (Foto by Sekretariat Kabinet RI)

GELARAN balapan dunia MotoGP bakal menjadi event utama di kawasan The Mandalika yang diharapkan bisa menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang berkunjung di daerah ini. Selain potensi wisata bahari yang memang sudah dimiliki kawasan The Mandalika. Sebagai main event MotoGP ditargetkan bisa menarik sampai 100 ribu wisatawan ke daerah ini, di setiap gelaran MotoGP.

“MotoGP memang kita siapkan sebagai event utama yang digelar di kawasan The Mandalika yang tentunya diharapkan bisa menarik minat wisatawan untuk datang ke daerah ini,” ungkap Direktur Utama (Dirut) Indonesian Tourism Development Corpoation (ITDC), Abdulbar M. Mansoer, beberapa waktu lalu.

Ia pun mengku optimis, target tersebut bisa terpenuhi. Melihat pangsa pasar MotoGP yang termasuk sebagai salah satu event olahraga dengan jumlah penggemar terbesar di dunia. Bahkan Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah penggemar MotoGP terbesar kedua setelah Cina.

Dan, penggemar MotoGP di Indonesia termasuk yang paling “gila” MotoGP. Itu bisa dilihat di setiap gelaran event MotoGP. Misalnya di Sepang Malaysia, sepertiga penontonnya berasal dari Indonesia. “Jadi logika kalau MotoGP yang digelar di luar negeri saja orang Indonesia berbondong-bondong datang. Apalagi kalau MotoGP-nya di gelar di Indonesia,” sebutnya.

Hal itupula yang menjadi salah satu pertimbangan kenapa kemudian pihak Dorna Sport selaku pemegang lisensi gelaran MotoGP mau menggelar MotoGP di Indonesia dalam hal ini kawasan The Mandalika. Karena melihat animo dan antusiasme masyarakat Indonesia yang begitu tinggi terhadap balapan MotoGP.

Indonesia sendiri termasuk negara pengguna sepeda motor terbesar ketiga, setelah Cina dan India. Dan, hampir semua pabrikan sepeda motor utama yang berlaga di MotoGP ada di Indonesia. Ditambah dengan keindahan alam yang ada di kawasan The Mandalika, menjadikanya gelaran MotoGP di kawasan The Mandalika paling berbeda dari yang lain.

Soal kesiapan sudah tidak ada masalah. Listrik, air dan fasilitasnya sudah siap. “Tinggal soal kecepatan kita dalam menuntaskan pembangunan sirkuit MotoGP itu saja. Dan, perlu diketahui sirkuit MotoGP yang ada di kawasan The Mandalika merupakan satu-satunya sirkuit dengan konsep sirkuit jalan raya. Memiliki panjang lintasan mencapai 4,3 km dengan 18 tikungan. Di mana hampir setengah dari panjang lintasan itu menyusuri pantai,” tambahnya. 

Abdulbar mengatakan, untuk menghadirkan MotoGP di kawasan The Mandalika bukan urusan mudah. Kawasan The Mandalika harus bersaing dengan dua daerah lainnya di Indonesia yang juga berminat menggelar event balap dunia tersebut. Namun akhirnya kawasan The Mandalika yang dipilih.

Investasi yang harus dikeluarkan oleh ITDC selaku pemegang hak penyelenggara juga tidak sedikit. Di mana untuk tiga tahun penyelenggaraan event MotoGP tersebut, ITDC harus mengeluarkan investasi mencapai hingga 27 juta Dolar Amerika atau Rp 405 miliar. “Jadi untuk penyelenggaran event MotoGP ini, setahunnya kita harus mengeluarkan invetasi sebesar 9 juta dollar Amerika atau sekitar Rp 135 miliar,” imbuhnya.

Namun bagi ITDC nilai investasi sebesar itu bukan jadi masalah. Jika melihat multiplayer efek yang bisa ditimbulkan dari gelaran MotoGP tersebut. Karena akan bisa menggerakkan semua aspek.  Bukan hanya bagi kawasan The Mandalika ataupun NTB, tetapi Indonesia secara lebih luas. Artinya, nilai lebih yang bisa diperoleh ITDC dari gelaran MotoGP tersebut jauh lebih besar dari nilai invetasi yang dikeluarkan.

Bicara soal kesiapan akomodasi, terutama hotel memang ketika event MotoGP digelar tahun 2021 mendatang, di kawasan The Mandalika ditargetkan baru akan memiliki sekitar 1.200 kamar. Namun di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Lombok Barat (Lobar) dan Kota Mataram, hotelnya sudah banyak. Bahkan hotel-hotel di Bali pun siap. Apalagi jaraknya tidak terlalu jauh dengan Pulau Lombok, kurang dari 30 menit perjalanan udara.

“Sirkuit MotoGP di Thailand yang mulai menggelar MotoGP tahun 2018 lalu, jaraknya hampir 500 km dari Bangkok. Tapi nyatanya bisa menggelar MotoGP. Apalagi kawasan The Mandalika yang sudah didukung dengan berbagai akses transportasi,” klaimnya. (Munakir/Lombok Tengah)

Read More